Marah dengan BPK, Ahok Dingatkan DPRD
Kamis, 09 Juli 2015 - 15:32 WIB
Marah dengan BPK, Ahok Dingatkan DPRD
A
A
A
JAKARTA - Kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap BPK nampaknya sudah ke ubun-ubun. Melihat kemarahan ini, DPRD DKI mengingatkan Ahok untuk arif dalam menyikapi permasalahan.
"Harusnya keputusan BPK itu disikapi dengan arif. Jangan mengkambinghitamkan banyak pihak," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi ketika dihubungi, Kamis (9/7/2015).
Sanusi mengingatkan, karena masing masing institusi negara itu harus menghormati tentang profesionalismenya. "BPK itu badan akuntabilitas negara loh yah," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurut Sani, BPK adalah badan yang bisa mengoreksi perjalanan keuangan suatu pemerintah daerah. Dalam menilai suatu keuangan daerah, BPK punya prosedur yang harus dijalani.
"Sebetulnya kalau melihat filosofi awalnya Bapak gubernur kita, selalu menyatakan tentang transparansi, akuntabilitas, harusnya dapatnya WTP. Artinya kalau WTP tidak tercapai, akuntabilitas dipertanyakan. Terus transparansinya juga dipertanyakan. Karena BPK itu melihat neraca yang jelas. Kerjanya bagus tetapi catatan pembukuan dalam standar akuntabilitas dalam pemerintahan itu kan yang jadi masalah," jelas Sani.
PILIHAN:
BPK: Ahok Pakai Uang Rp1 Pasti Kita Periksa
Ternyata, Ahok Masih Sewot dengan BPK
Ahok: BPK Jangan Seperti tuhan di Republik Ini
"Harusnya keputusan BPK itu disikapi dengan arif. Jangan mengkambinghitamkan banyak pihak," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi ketika dihubungi, Kamis (9/7/2015).
Sanusi mengingatkan, karena masing masing institusi negara itu harus menghormati tentang profesionalismenya. "BPK itu badan akuntabilitas negara loh yah," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurut Sani, BPK adalah badan yang bisa mengoreksi perjalanan keuangan suatu pemerintah daerah. Dalam menilai suatu keuangan daerah, BPK punya prosedur yang harus dijalani.
"Sebetulnya kalau melihat filosofi awalnya Bapak gubernur kita, selalu menyatakan tentang transparansi, akuntabilitas, harusnya dapatnya WTP. Artinya kalau WTP tidak tercapai, akuntabilitas dipertanyakan. Terus transparansinya juga dipertanyakan. Karena BPK itu melihat neraca yang jelas. Kerjanya bagus tetapi catatan pembukuan dalam standar akuntabilitas dalam pemerintahan itu kan yang jadi masalah," jelas Sani.
PILIHAN:
BPK: Ahok Pakai Uang Rp1 Pasti Kita Periksa
Ternyata, Ahok Masih Sewot dengan BPK
Ahok: BPK Jangan Seperti tuhan di Republik Ini
(ysw)
