Mahasiswa Desak Penuntasan Korupsi Lampu Hias di Maros
Selasa, 30 Juni 2015 - 23:21 WIB
Mahasiswa Desak Penuntasan Korupsi Lampu Hias di Maros
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Peduli Maros (AMPM) mendesak Mabes Polri segera mengambil alih dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu hias dan taman di lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros dari APBD 2011.
Mahasiswa menduga, kasus ini melibatkan Bupati Maros Hatta Rahman. Aksi mahasiswa digelar di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta. Dalam aksinya, mereka memasang spanduk protes dan kecaman.
"Apalagi tersiar di publik bahwa setelah kasus ini menemui titik terang di tangan penyidik lama, mereka lalu dimutasi dan kasus ini menjadi gelap," tegas Koordinator AMPM Ronald, Selasa (30/6/2015).
Indikasi perlunya kasus ini ditangani Mabes Polri adalah Bupati Maros Hatta Rahman sempat dinyatakan tersangka oleh Mabes Polri, lalu dibantah Polda Sulsel, lalu ditegaskan benar tersangka oleh Mabes, kemudian dianulir lagi.
"Hatta disebut-sebut terkait langsung pada proyek bernilai Rp1,4 M tersebut. Awalnya dugaan kerugian negara pada proyek tersebut Rp500 juta lebih, tapi kemudian menyusut menjadi hanya Rp50 juta," terangnya.
Dia melanjutkan, Hatta juga terbukti menjadi pengendali langsung proyek ini. Namun, Hatta langsung pergi usai melakukan pembelian lampu jalan. Dia juga mengendalikan agar proyek berjalan tanpa tender.
"Saat kasus ini bergulir di Polda Sulsel, penyidik sudah melakukan dua kali pemanggilan kepada Hatta Rahman, tapi tidak mau menghadirinya," ungkapnya.
AMPM menduga, Polda Sulsel masuk angin dan tidak serius menangani kasus ini. Buktinya, tersangka kasus yang sama, Rahmat Bustar yang merupakan ipar Hatta Rahman dibiarkan bebas berkeliaran tanpa ditahan.
"Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Apalagi ada dugaan gratifikasi tanah hibah yang diduga melibatkan mantan kapolda," pungkasnya.
Mahasiswa menduga, kasus ini melibatkan Bupati Maros Hatta Rahman. Aksi mahasiswa digelar di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta. Dalam aksinya, mereka memasang spanduk protes dan kecaman.
"Apalagi tersiar di publik bahwa setelah kasus ini menemui titik terang di tangan penyidik lama, mereka lalu dimutasi dan kasus ini menjadi gelap," tegas Koordinator AMPM Ronald, Selasa (30/6/2015).
Indikasi perlunya kasus ini ditangani Mabes Polri adalah Bupati Maros Hatta Rahman sempat dinyatakan tersangka oleh Mabes Polri, lalu dibantah Polda Sulsel, lalu ditegaskan benar tersangka oleh Mabes, kemudian dianulir lagi.
"Hatta disebut-sebut terkait langsung pada proyek bernilai Rp1,4 M tersebut. Awalnya dugaan kerugian negara pada proyek tersebut Rp500 juta lebih, tapi kemudian menyusut menjadi hanya Rp50 juta," terangnya.
Dia melanjutkan, Hatta juga terbukti menjadi pengendali langsung proyek ini. Namun, Hatta langsung pergi usai melakukan pembelian lampu jalan. Dia juga mengendalikan agar proyek berjalan tanpa tender.
"Saat kasus ini bergulir di Polda Sulsel, penyidik sudah melakukan dua kali pemanggilan kepada Hatta Rahman, tapi tidak mau menghadirinya," ungkapnya.
AMPM menduga, Polda Sulsel masuk angin dan tidak serius menangani kasus ini. Buktinya, tersangka kasus yang sama, Rahmat Bustar yang merupakan ipar Hatta Rahman dibiarkan bebas berkeliaran tanpa ditahan.
"Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Apalagi ada dugaan gratifikasi tanah hibah yang diduga melibatkan mantan kapolda," pungkasnya.
(san)
