Haji Lulung: Ahok Lakukan Pencitraan Soal Pemberantasan Korupsi
Sabtu, 27 Juni 2015 - 05:30 WIB
Haji Lulung: Ahok Lakukan Pencitraan Soal Pemberantasan Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah melakukan pencitraan soal pemberantasan korupsi.
Hal ini dibuktikan oleh Lulung pada kasus uninterruptible power supply (UPS) yang menyeret dua nama dari eksekutif yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang dimintai keterangan mengenai kasus UPS pada anggaran 2014.
"Siapa di negeri tidak sepakat bongkar korupsi? Semua sepakat. Tapi dalam persoalan ini kami lihat dari perspektif politik. Pak Ahok terlihat jelas bahwa persoalan memberantas korupsi ini persoalan beliau mencari pencitraan," ujar Lulung dalam diskusi "Menakar Peluang Ahok Maju Sebagai Calon Independen" di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat 26 Juni kemarin.
Menurut Lulung, sebagai kepala daerah Ahok seharusnya mengevaluasi terlebih dahulu terkait pengadaan UPS. Yaitu pertanyaan yang mengatakan seperti apakah bisa terjadi lelang dalam pengadaan UPS.
"Pertama, siapa calon pemenang PT-nya, kemudian persoalannya yang lainnya adalah bagaimana mungkin kalau UPS bisa terjadi di lelang. Seharusnya ULP dipanggil dulu, siapa calon pemenangnya verifikasi perusahaannya, badan hukumnya jelas tidak. Setelah diverifikasi PT itu ditinjau ada enggak keberadaannya. Persoalannya kita tahu, PT-nya tidak ada," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Menurut Lulung, seharusnya Ahok tidak mengumbar ucapan untuk membongkar korupsi didalam UPS pasalnya dalam kenyataan mereka yang tersangkut adalah bawahan dari Ahok.
Hal ini dibuktikan oleh Lulung pada kasus uninterruptible power supply (UPS) yang menyeret dua nama dari eksekutif yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang dimintai keterangan mengenai kasus UPS pada anggaran 2014.
"Siapa di negeri tidak sepakat bongkar korupsi? Semua sepakat. Tapi dalam persoalan ini kami lihat dari perspektif politik. Pak Ahok terlihat jelas bahwa persoalan memberantas korupsi ini persoalan beliau mencari pencitraan," ujar Lulung dalam diskusi "Menakar Peluang Ahok Maju Sebagai Calon Independen" di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat 26 Juni kemarin.
Menurut Lulung, sebagai kepala daerah Ahok seharusnya mengevaluasi terlebih dahulu terkait pengadaan UPS. Yaitu pertanyaan yang mengatakan seperti apakah bisa terjadi lelang dalam pengadaan UPS.
"Pertama, siapa calon pemenang PT-nya, kemudian persoalannya yang lainnya adalah bagaimana mungkin kalau UPS bisa terjadi di lelang. Seharusnya ULP dipanggil dulu, siapa calon pemenangnya verifikasi perusahaannya, badan hukumnya jelas tidak. Setelah diverifikasi PT itu ditinjau ada enggak keberadaannya. Persoalannya kita tahu, PT-nya tidak ada," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Menurut Lulung, seharusnya Ahok tidak mengumbar ucapan untuk membongkar korupsi didalam UPS pasalnya dalam kenyataan mereka yang tersangkut adalah bawahan dari Ahok.
(whb)
