Kinerja Jokowi Jauh dari Harapan
Jum'at, 22 Mei 2015 - 09:41 WIB
Kinerja Jokowi Jauh dari Harapan
A
A
A
MAJALENGKA - Puluhan aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Majalengka menggelar aksi unjuk rasa, kemarin.
Mereka menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai amburadul dan jauh dari harapan. Aksi dimulai dari lapangan Pujasera. Massa ke mudian bergerak menuju Gedung DPRD Majalengka dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Mereka berorasi sambil mem bentangkan spanduk dan mem bawa poster yang isisnya meng kritisi pemerintahan JokowiJK.
Kedatangan mereka ke gedung DPRD Majalengka lang sung diterima Ketua DPRD Kabu paten Majalengka Tarsono D Mardiana. Koordinator aksi Feby Nurul Sadid mengatakan, terpilihnya Jo kowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden tidak mem bawa perubahan dan dampak po sitif bagi rakyat. Terlebih, naik turunnya harga bahan ba kar minyak (BBM), kenaikan ta rif dasar listrik (TDL), dan gas menjadi bukti nyata jika pemerintahan Jokowi-JK tidak prorakyat.
“Bukan hanya masalah kenaikan harga kebutuhan dasar, tapi antarlembaga pemerintahan terjadi gesekan yang ber dampak luas bagi kehidupan ber bangsa dan bernegara,” tuturnya. Menurut Feby, tujuh bulan memimpin pemerintahan, Jokowi-JK hanya menghasilkan ketegangan politik dan gesekan an tarlembaga pemerintahan. Sebut saja KPK VS Polri, MA VS Komisi Yudisial, dan Kemenpora VS PSSI.
Selain itu, kinerja pe merintahan juga dinilai tidak optimal. Bahkan, beberapa kementerian belum tuntas melakukan restruktrurisasi sehingga performa pemerintahan terkesan mengecewakan. Ketua Senat STAI PUI Ahmad Yunus menambahkan, pihaknya juga menyoroti beragam kasus seperti munculnya beras plastic dan disepakatinya Masyarakat Ekononi ASEAN (MEA) tanpa disertai filter dibidang perdagangan secara efektif.
Sehingga, masyarakat dirugi kan atas kebijakan itu. “Kami ju ga menyesal dengan mulai terungkapnya beragam kasus dugaan korupsi yang melibatkan para wakil rakyat yang notabene seharusnya berjuang untuk rakyat,” ujarnya. Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Tarsono D Mardiana mengatakan, penilaian ma ha siswa terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang jauh dari harapan terlalu dini untuk disampaikan.
Sebab, kata dia, pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Menurutnya, dibutuhkan proses dan waktu yang panjang agar kondisi bangsa ini menjadi lebih baik. Meskipun begitu, pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi terkait saran dan kritik ter sebut kepada pemerintah pusat.
“Kalau membandingban dingkan antara pemerintahan Jokowi dengan SBY, saat ini rasanya tidaketis karena rentang waktunya saat ini berbeda. Lagian, setiap pemerintahan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya, para mahasiswa diminta bijak dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi,” ujarnya.
Ade nurjanah
Mereka menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai amburadul dan jauh dari harapan. Aksi dimulai dari lapangan Pujasera. Massa ke mudian bergerak menuju Gedung DPRD Majalengka dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Mereka berorasi sambil mem bentangkan spanduk dan mem bawa poster yang isisnya meng kritisi pemerintahan JokowiJK.
Kedatangan mereka ke gedung DPRD Majalengka lang sung diterima Ketua DPRD Kabu paten Majalengka Tarsono D Mardiana. Koordinator aksi Feby Nurul Sadid mengatakan, terpilihnya Jo kowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden tidak mem bawa perubahan dan dampak po sitif bagi rakyat. Terlebih, naik turunnya harga bahan ba kar minyak (BBM), kenaikan ta rif dasar listrik (TDL), dan gas menjadi bukti nyata jika pemerintahan Jokowi-JK tidak prorakyat.
“Bukan hanya masalah kenaikan harga kebutuhan dasar, tapi antarlembaga pemerintahan terjadi gesekan yang ber dampak luas bagi kehidupan ber bangsa dan bernegara,” tuturnya. Menurut Feby, tujuh bulan memimpin pemerintahan, Jokowi-JK hanya menghasilkan ketegangan politik dan gesekan an tarlembaga pemerintahan. Sebut saja KPK VS Polri, MA VS Komisi Yudisial, dan Kemenpora VS PSSI.
Selain itu, kinerja pe merintahan juga dinilai tidak optimal. Bahkan, beberapa kementerian belum tuntas melakukan restruktrurisasi sehingga performa pemerintahan terkesan mengecewakan. Ketua Senat STAI PUI Ahmad Yunus menambahkan, pihaknya juga menyoroti beragam kasus seperti munculnya beras plastic dan disepakatinya Masyarakat Ekononi ASEAN (MEA) tanpa disertai filter dibidang perdagangan secara efektif.
Sehingga, masyarakat dirugi kan atas kebijakan itu. “Kami ju ga menyesal dengan mulai terungkapnya beragam kasus dugaan korupsi yang melibatkan para wakil rakyat yang notabene seharusnya berjuang untuk rakyat,” ujarnya. Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Tarsono D Mardiana mengatakan, penilaian ma ha siswa terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang jauh dari harapan terlalu dini untuk disampaikan.
Sebab, kata dia, pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Menurutnya, dibutuhkan proses dan waktu yang panjang agar kondisi bangsa ini menjadi lebih baik. Meskipun begitu, pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi terkait saran dan kritik ter sebut kepada pemerintah pusat.
“Kalau membandingban dingkan antara pemerintahan Jokowi dengan SBY, saat ini rasanya tidaketis karena rentang waktunya saat ini berbeda. Lagian, setiap pemerintahan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya, para mahasiswa diminta bijak dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi,” ujarnya.
Ade nurjanah
(bbg)
