BPJS Ketenagakerjaan Tambah 19 Kantor Layanan
BPJS Ketenagakerjaan Tambah 19 Kantor Layanan
A
A
A
SEMARANG - BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli mendatang akan mulai melayani jaminan pensiun bagi pekerja serta PNS, TNI/Polri. Peresmian transformasi ini rencananya beroperasi penuh pada 1Juli 2015 di Cilacap.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalankan tiga fungsi, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). “Sesuai undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan harus beroperasi penuh pada 1 Juli mendatang,” kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Cotta Sembiring saat berkunjung ke Kantor KORAN SINDO JATENG kemarin.
Dengan beroperasi penuh, BPJS Ketenagakerjaan sudah mempersiapkan infrastruktur untuk memberikan pelayanan penuh. Salah satunya dengan menambah 19 kantor layanan yang tersebar di Jateng dan DIY. “Dengan adanya tambahan kantor pelayanan akan mempermudah pelayanan,” ujarnya. BPJS Ketenagakerjaan melakukan beberapa langkah dan strategi antara lain menggandeng pemerintah daerah dengan akuisisi kepesertaan PNS.
“Meskipun kepesertaan PNS ini baru akan dimulai bulan Juni namun saat ini kami sudah melakukan persiapan dengan melakukan pendataan. Jumlah potensi PNS di Jateng dan DIY sekitar 440.000 orang,” ungkap Cotta Sembiring. Menurut dia, untuk kepesertaan dari sektor formal atau pekerja penerima upah, saat ini memiliki tren yang cukup baik. Kesadaran perusahaan semakin tinggi untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pada 2015 ini pihaknya menargetkan kepesertaan untuk pekerja Formal mencapai 1.291.689 pekerja dengan 9.778 perusahaan. Untuk sektor Informal ditargetkan 200.565 tenaga kerja dan kepesertaan untuk sektor jasa konstruksi ditargetkan mencapai 26.114 proyek dengan jumlah pekerja mencapai 886.245.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang I Budiman Siagian menambahkan, untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baik sektor formal maupun informal, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi “Tanya Saya” di tempat-tempat umum. “Sosialisasi terus kita lakukan sampai ke tingkat bawah,” ucapnya.
Andik sismanto
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalankan tiga fungsi, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). “Sesuai undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan harus beroperasi penuh pada 1 Juli mendatang,” kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Cotta Sembiring saat berkunjung ke Kantor KORAN SINDO JATENG kemarin.
Dengan beroperasi penuh, BPJS Ketenagakerjaan sudah mempersiapkan infrastruktur untuk memberikan pelayanan penuh. Salah satunya dengan menambah 19 kantor layanan yang tersebar di Jateng dan DIY. “Dengan adanya tambahan kantor pelayanan akan mempermudah pelayanan,” ujarnya. BPJS Ketenagakerjaan melakukan beberapa langkah dan strategi antara lain menggandeng pemerintah daerah dengan akuisisi kepesertaan PNS.
“Meskipun kepesertaan PNS ini baru akan dimulai bulan Juni namun saat ini kami sudah melakukan persiapan dengan melakukan pendataan. Jumlah potensi PNS di Jateng dan DIY sekitar 440.000 orang,” ungkap Cotta Sembiring. Menurut dia, untuk kepesertaan dari sektor formal atau pekerja penerima upah, saat ini memiliki tren yang cukup baik. Kesadaran perusahaan semakin tinggi untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pada 2015 ini pihaknya menargetkan kepesertaan untuk pekerja Formal mencapai 1.291.689 pekerja dengan 9.778 perusahaan. Untuk sektor Informal ditargetkan 200.565 tenaga kerja dan kepesertaan untuk sektor jasa konstruksi ditargetkan mencapai 26.114 proyek dengan jumlah pekerja mencapai 886.245.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang I Budiman Siagian menambahkan, untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baik sektor formal maupun informal, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi “Tanya Saya” di tempat-tempat umum. “Sosialisasi terus kita lakukan sampai ke tingkat bawah,” ucapnya.
Andik sismanto
(bbg)
Explore More