Ketua DPR: Distribusi APD Perlu Dikawal Agar Tepat Sasaran
Ketua DPR Puan Maharani menilai, distribusi APD ke berbagai RS di daerah-daerah yang terdampak wabah corona, perlu dikawal agar tepat sasaran. Foto/SINDOnews/dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, distribusi alat pelindung diri (APD) ke berbagai Rumah Sakit (RS) di sejumlah daerah yang terdampak wabah virus corona (Covid-19), perlu dikawal agar tepat sasaran.
Puan mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan penyaluran bantuan sosial (Bansos) harus tepat sasaran.
"Ini berarti pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru, serta prosesnya tidak berbelit-belit," ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, semangat tepat sasaran yang sama perlu diterapkan juga dalam penyaluran APD ke berbagai RS di daerah-daerah yang terdampak Covid-19.
Dia melanjutkan, pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real time terkait RS dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD.
"Di mana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.
Di samping itu menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memastikan, APD sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai di tujuan dalam waktu yang cepat.
"Kita tidak boleh berasumsi, bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima oleh rumah sakit tujuan," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai RS yang menjadi rujukan penanganan Covid-19.
"Saya yakin, bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," pungkasnya.
Puan mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan penyaluran bantuan sosial (Bansos) harus tepat sasaran.
"Ini berarti pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru, serta prosesnya tidak berbelit-belit," ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, semangat tepat sasaran yang sama perlu diterapkan juga dalam penyaluran APD ke berbagai RS di daerah-daerah yang terdampak Covid-19.
Dia melanjutkan, pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real time terkait RS dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD.
"Di mana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.
Di samping itu menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memastikan, APD sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai di tujuan dalam waktu yang cepat.
"Kita tidak boleh berasumsi, bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima oleh rumah sakit tujuan," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai RS yang menjadi rujukan penanganan Covid-19.
"Saya yakin, bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," pungkasnya.
(boy)
Explore More