Dewan Soroti Pembangunan Kantor Baru Bupati Toraja Utara
Kondisi terkini pembangunan kantor bupati Toraja Utara. Foto: Joni Lembang/SINDOnews
A
A
A
TO - Pembangunan kantor baru bupati Toraja Utara di daerah Panga Kecamatan Tondon, menuai pro dan kontra di kalangan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara.
Hal itu dikarenakan pembangunan kantor bupati lama yang dibangun tahun 2010 lalu hingga belum selesai. Bahkan, beberapa tahun terakhir, sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan kantor bupati lama yang lokasinya berdekatan dengan pembangunan kantor bupati baru itu.
Informasi yang diperoleh, anggaran pembangunan kantor baru bupati Toraja Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2017 sekitar Rp28 miliar. Direncanakan, kantor baru bupati tersebut berlantai empat.
Sementara, pembangunan kantor lama bupati Toraja Utara yang hingga kini mangkrak sudah menghabiskan dana APBD sekitar Rp6 miliar direncanakan berlantai lima.
"Awalnya, anggaran Rp28 miliar diperuntukkan untuk melanjutkan pembangunan kantor lama bupati yang pekerjaannya terhenti beberapa tahun terakhir. Belakangan, anggaran itu digunakan untuk membangun baru kantor baru bupati Toraja Utara," ujar Ketua Komisi III DPRD Toraja Utara Jony Sirande di gedung DPRD Toraja Utara di Rantepao Rabu, (08/11/2017).
Joni mengatakan pengalihan anggaran lanjutan pembangunan kantor lama bupati ke pembangunan kantor baru bupati dikhawatirkan berpotensi terhadap pelanggaran hukum. Apalagi, jika pengalihan anggaran itu tidak sesuai prosedur dan tidak disertai dokumen administrasi yang lengkap.
"Itu yang kami khawatirkan. Kalau pengalihan anggaran itu tidak sesuai prosedur dan dokumen administrasi pengalihan anggaran tidak lengkap, bisa berpotensi pelanggaran hukum," ujar legislator Golkar Toraja Utara itu.
Anggota DPRD Toraja Utara lainnya, Agustinus Parrangan pesimistis jika anggaran Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru bupati Tana Toraja itu itu bisa terserap 100% hingga akhir Desember 2017.
Pasalnya, pembangunan kantor baru bupati itu belum lama dimulai sedangkan tahun anggaran ini berakhir tidak sampai dua bulan lagi.
"Mengingat sisa tahun anggaran 2017 tinggal satu bulan lebih, apakah kontraktor pelaksana bisa menyerap semua anggaran Rp28 miliar itu," katanya
Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang mengatakan pembangunan kantor baru bupati Toraja Utara sudah sesuai prosedur. Pemkab Toraja Utara pun siap melengkapi dokumen jika ada yang kurang atau belum lengkap
"Pembangunan kantor lama bupati tetap akan dilanjutkan untuk kantor gabungan dinas-dinas," katanya.
Hal itu dikarenakan pembangunan kantor bupati lama yang dibangun tahun 2010 lalu hingga belum selesai. Bahkan, beberapa tahun terakhir, sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan kantor bupati lama yang lokasinya berdekatan dengan pembangunan kantor bupati baru itu.
Informasi yang diperoleh, anggaran pembangunan kantor baru bupati Toraja Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2017 sekitar Rp28 miliar. Direncanakan, kantor baru bupati tersebut berlantai empat.
Sementara, pembangunan kantor lama bupati Toraja Utara yang hingga kini mangkrak sudah menghabiskan dana APBD sekitar Rp6 miliar direncanakan berlantai lima.
"Awalnya, anggaran Rp28 miliar diperuntukkan untuk melanjutkan pembangunan kantor lama bupati yang pekerjaannya terhenti beberapa tahun terakhir. Belakangan, anggaran itu digunakan untuk membangun baru kantor baru bupati Toraja Utara," ujar Ketua Komisi III DPRD Toraja Utara Jony Sirande di gedung DPRD Toraja Utara di Rantepao Rabu, (08/11/2017).
Joni mengatakan pengalihan anggaran lanjutan pembangunan kantor lama bupati ke pembangunan kantor baru bupati dikhawatirkan berpotensi terhadap pelanggaran hukum. Apalagi, jika pengalihan anggaran itu tidak sesuai prosedur dan tidak disertai dokumen administrasi yang lengkap.
"Itu yang kami khawatirkan. Kalau pengalihan anggaran itu tidak sesuai prosedur dan dokumen administrasi pengalihan anggaran tidak lengkap, bisa berpotensi pelanggaran hukum," ujar legislator Golkar Toraja Utara itu.
Anggota DPRD Toraja Utara lainnya, Agustinus Parrangan pesimistis jika anggaran Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru bupati Tana Toraja itu itu bisa terserap 100% hingga akhir Desember 2017.
Pasalnya, pembangunan kantor baru bupati itu belum lama dimulai sedangkan tahun anggaran ini berakhir tidak sampai dua bulan lagi.
"Mengingat sisa tahun anggaran 2017 tinggal satu bulan lebih, apakah kontraktor pelaksana bisa menyerap semua anggaran Rp28 miliar itu," katanya
Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang mengatakan pembangunan kantor baru bupati Toraja Utara sudah sesuai prosedur. Pemkab Toraja Utara pun siap melengkapi dokumen jika ada yang kurang atau belum lengkap
"Pembangunan kantor lama bupati tetap akan dilanjutkan untuk kantor gabungan dinas-dinas," katanya.
(agn)
Explore More