Tak Ingin Kereta Cepat Terhambat, Dirut KCIC Lobi Bupati Aa Umbara

BANDUNG BARAT - Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)
Chandra Dwiputra bertemu Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk membahas proyek nasional pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Selasa (2/7/2019).

Pertemuan itu digelar diduga sebagai bentuk lobi KCIC kepada Bupati agar proyek tersebut tidak terhambat. Sebab beberapa waktu lalu Pemda KBB menolak tegas kehadiran kereta cepat dan janji kompensasi uang yang akan diberikan.

"Pertemuan ini membahas soal konsep-konsep seperti apa nanti yang akan dikembangkan di KBB karena wilayah ini terlintasi trase kereta cepat bahkan Transit Oriented Development (TOD) ada di Walini dengan luasan sekitar 1.270 hektare," kata Chandra yang ditemui wartawan seusai pertemuan di kantor Pemda KBB.

Dia mengemukakan proyek ini adalah untuk kepentingan nasional sehingga banyak pemangku kepentingan yang tidak bisa jalan sendiri-sendiri dalam membuat kebijakan.

KBB, ujar Chandra, memiliki peran penting dalam pembangunan kereta cepat dengan luasnya daerah yang dipakai untuk trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Diharapkan hal tersebut dapat membawa kebaikan untuk Kabupaten Bandung Barat karena sebagai daerah yang kaya wisata banyak wisatawan datang ke KBB.

KCIC miliki lahan seluas 7.600 hektare namun hanya sekitar 5.000 hektare yang dapat dikembangkan, seperti untuk perumahan, industri ringan, wisata, hingga pendidikan, yang di dalamnya ada jalan-jalan lingkungan.

Pastinya pengembangan ini harus memberikan keuntungan bagi semua pihak dan masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan perekonomian. .

"Bandung sekarang sudah padat terutama di setiap musim libur, pasti banyak wisatawan yang ke Lembang di KBB. Makanya kami punya konsep untuk membuka akses di sekitar Walini yang nantinya dapat menjadi akses utama menuju Lembang melalui Walini, Cikalongwetan," kata dia.

Disinggung masalah izin, Chandra menjelaskan bahwa sejauh ini KBB belum mendapatkan informasi konsep secara menyeluruh. Padahal izin tersebut nantinya bisa mengikuti.

Sementara untuk saat ini progress pembangunan infrastruktur kereta cepat sudah mencapai 22%. Sedangkan untuk masalah pembebasan lahan, totalnya sudah mencapai 97% dan tinggal menyisakan di beberapa titik.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan pertemuan dengan Dirut KCIC diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat KBB.

Selama ini pihaknya mempertanyakan kompensasi yang akan diberikan ke KBB karena banyak masyarakat yang menanyakan hal tersebut. Salah satunya adalah pembukaan infrastruktur jalan dari Cikalongwetan hingga Cisarua dan Lembang.

"Jalan di sana masih rusak dan kecil jadi wajar kalau masyarakat ingin kompensasi jalan diperbaiki seperti yang dilakukan melalui Comdev PLTA Upper Cisokan di selatan KBB. Hal itu juga diharapkan dapat mendukung program Pemda KBB dalam pembukaan 10 objek wisata baru," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Aa Umbara sempat melontarkan pernyataan bahwa menyesalkan sikap manajemen PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium pemegang hak pembangunan infrastruktur kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini tidak memberikan kejelasan terkait komitmen ganti untung kepada masyarakat KBB yang terdampak.