Pengamat Nilai Sumber Masalah Pemilu Akibat Menajemen Amburadul

JAKARTA - Pengamat politik senior Muhammad AS Hikam menilai sumber persoalan yang menghambat kesuksesan Pemilu 2019 karena pelaksanaan manajemen Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut AS Hikam, ada peraturan KPU yang tidak jelas sehingga diterjemahkan secara berbeda-beda oleh penyelenggara di bawahnya dan peserta pemilu.

Penilaian tersebut disampaikan AS Hikam saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur, Adil, Demokratis Dan Bermartabat" di Hotel Rivoli, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Menurut dia, dugaan surat suara dicoblos di Malaysia dan WNI yang tak bisa menggunakan hak pilihnya di Australia, Belanda, dan kekacauan pemungutan suara di Jepang menjadi indikasi bahwa manajemen KPU amburadul.

Kendati demikian, AS Hikam mengatakan dirinya belum bisa menegaskan bahwa permasalahan Pemilu tersebut sebagai suatu cara negatif atau manipulatif.

"Tapi lebih pada persoalan manajemen pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Ini artinya yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara pemilu, baik di pusat maupun petugas setempat, sebab tidak semua di Luar Negeri itu terjadi. Ada daerah-daerah yang sangat bagus," ujar dia.

Kekacauan manajemen penyelenggara Pemilu yang dimaksud AS Hikam adalah salah satunya formulir A5. Dia mencontohkan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang dipersulit mencoblos di Osaka, Jepang.

"Ahok itu adalah representasi dari confusion atau kegalauan, kebingungan menterjemahkan dari masalah itu. Beliau sudah 3 bulan sebelumnya sudah mendaftar bahwa akan pindah ke Osaka untuk memilihnya, nomornya aja beliau udah tahu, nomor 8 katanya kan, tapi begitu di sana diharuskan menunggu sampai terakhir," tukas dia.

Di tempat sama, Direktur Ekskutif Indonesian Publik Institute Karyono Wibowo meminta persoalan Pemilu di luar negeri jangan dianggap sepele.

Karyono menyatakan, Bawaslu harus mengungkap kasus yang terjadi di luar negeri, baik kasus dugaan surat suara dicoblos maupun persoslan WNI yang tak dapat menyalurkan hak politiknya.

"Kasus di Malaysia kita harus menunggu sikap resmi dari Bawaslu. Tak boleh memelintir bahwa hal itu dilakukan paslon tertentu. Dan saya kira juga KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak suara harus dijamin," kata Karyono.

Selain itu, Karyono juga memaparkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu. Ada ribuan pelanggaran Pemilu yang belum dituntaskan Bawaslu.

"Sejak kampanye Pemilu ada 6.649 pelaggaran sampai per 12 April 2019 ini. Dari angka itu teridentifikasi menyangkut Pidana 548, administrasi 4.759, kode etik 107, dalam proses 105, hukum 656, bukan pelanggaran 474, politik uang 25, dan sudah inkracht 22," papar Karyono.

Sementara itu, Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri meminta penyelenggara Pemilu bersikap netral dan menjaga independensi.

Dia juga meminta masyarakat kritis terhadap pilihannya. "Penyelenggara harus melaksanakan mandat ini sebaik-baiknya. Dan pemilih harus kritis terhadap pelihannya. Kalau anda cuma kritis terus tapi tidak memilih ya untuk apa," kata Irine.

Sementara, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta memaparkan potensi ancaman Pemilu. Potensi ancaman Pemilu cukup rawan jika dia lihat dari sejumlah peristiwa yang terjadi di sejumlah tempat.

Dia mencotohkan ada kolompok-kolompok radikal, penangkapan teroris di beberapa daerah, penyitaan duit 90 miliar di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Kasus lainnya, kata Stanislaus, adalah kasus surat suara dicoblos di Malaysia. Menurut dia, ada kejanggalan dalam kasus pencoblosan surat suara di Malaysia tersebut.

Sebab yang mencoblos diminta untuk meninggalkan lokasi, sebagaimana video peristiwa itu yang beredar. "Kenapa di Malaysia? Untuk menarik dunia inyernasional. Ini suatu pengkondisian. Peristiwa di Malaysia adalah pengkondisian," kata Stanislaus.

Menurut Stanislaus, Pemilu harus terselenggara sukses. Dia lantas meminta TNI-Polri menjaga potensi ancaman seiring meningkatnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi lima tahunan ini.

"TNI-Polri harus tegas karena TNI-Polri jadi garda terakhir kita. KPU juga. Yang harus hati-hati basis massa," ujar dia. pungkas dia.