Wajib Pakai Rupiah di Pelabuhan Korbankan Pelindo

JAKARTA - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani memandang, kebijakan transaksi di pelabuhan wajib menggunakan rupiah mengorbankan Pelindo (Pelabuhan Indonesia). Dia menilai, kebijakan yang diberlakukan pemerintah cenderung dipaksakan.

Menurutnya, saat ini masih banyak kapal lokal yang belum melakukan aktivitas perdagangan. Aktivitas di pelabuhan masih didominasi kapal dari asing. Sebab itu, bila kebijakan tersebut diterapkan hanya akan menyulitkan Pelindo.

"Cuma memang selama ini neraca jasa 78% dari pelabuhan transaksinya. Tapi, kalau (kebijakan ini) dilakukan, kasihan Pelindo. Selisih kursnya ditanggung mereka. Ini jadi masalah," ujar Aviliani saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Dia menerangkan, untuk memperbaiki nilai transaksi menggunakan rupiah yang defisit perlu waktu. Diperlukan pembiayaan terhadap kapal lokal agar bisa tercapai. (Baca: Kemenhub Wajibkan Transaksi di Pelabuhan Pakai Rupiah)

"Masih butuh waktu penerapannya. Kalau dipaksakan Pelindo jadi korban. Belum ada yang membiayai kapal lokal, belum ada. Sedangkan mereka kapal asing bayarnya pakai USD," jelasnya.

Aviliani menambahkan, dibutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan aktivitas transaksi pelabuhan tersebut. "Perlu diberikan waktu kepada Pelindo. Tahun ini belum bisa jalan, ini jangka panjang. Jangan menyelesaikan masalah negara tapi mengorbankan yang lain (Pelindo), itu saja persoalannya," pungkasnya.

(Baca: BI Keluarkan Peraturan Wajib Pakai Rupiah)