Bupati Bulukumba tak takut diaudit BPKP

Sindonews.com - Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengaudit anggaran pembangunan Islamic Center dari bantuan Pemerintah provinsi (Pemprov) yang diduga salah sasaran.

Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mempersilahkan BPKP Sulsel untuk melakukan menaudit anggaran pembangunan Islamic Center (IC) terkait bantuan Pemprov Sulsel, yang diduga salah sasaran.

"Silahkan melakukan pemeriksaan, kami tidak mungkin menghalangi kalau memang itu dibutuhkan. Namun, orang yang meminta untuk mengaudit IC seharusnya sadar diri. Sebab, pembangunan gedung ini mengunakan dana pribadi bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten," ujar Zainuddin, Minggu (22/4/2012).

Menurutnya, bangunan yang bisa dilakukan audit oleh BPKP Sulsel, apabila pembangunan IC itu mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hanya saja, hingga saat ini, belum ada sedikit pun anggaran yang bersumber dari APBD, melainkan dari sumbangan pribadi maupun sumbangan lainnya. Sehingga menurutnya, permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba agar mengaudit anggaran IC sama sekali tidak berdasar.

"Jangan asal mengusulkan tanpa melihat dasarnya karena dikhawatirkan jangan sampai ada kecemburuan yang hanya mau menjatuhkan pemerintahan saja. Tapi, yang bagus bagaimana sama-sama membangunan daerah ini demi masa depan pembangunan," ungkap mantan bupati Puhowato, Gorontalo ini.

Bahkan, Zainuddin balik menantang bahwa anggota Dewan yang meminta diaudit, seharusnya sadar diri sudah beberapa sumbangan yang dimasukkan di gedung pembangunan IC.

"Kami berupaya semaksimal mungkin pembangunan ini rampung sebelum masa jabatan saya berakhir. Ini sudah menjadi komitmen pemerintah. Apalagi, sekarang dalam tahap pembangunan sehingga diharapkan semua warga mendukung penyelesaian ini," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Bulukumba Amar Ma'ruf mengungkapkan, pihaknya mendorong anggaran Islamic Center diaudit karena diduga ada penyelewengan bantuan khususnya yang bersumber dari Pemprov Sulsel. Sebab, bantuan Pemprov sebesar Rp1 miliar dalam bentuk uang dan bahan material tidak sepenuhnya dilaporkan kepada DPRD melainkan hanya sekitar Rp500 juta saja.

"Kami berharap diaudit supaya jelas berapa sebenarnya sumbangan yang sudah masuk," jelasnya.

Amar menambahkan, perlunya dilakukan audit terhadap gedung IC ini dalam rangka mengetahui berapa total sumbangan yang sudah masuk.

"Dimana-mana bupati selalu promosikan diri sudah menyumbang. Tapi, kita tidak tahu berapa, jangan sampai sumbangan fee proyek itu juga dianggap bantunannya," tuturnya.(azh)