Diduga Banyak Pelanggaran, Proyek PLTU Paluh Kurau Harus Dihentikan

Senin, 27 Juni 2016 - 11:04 WIB
Diduga Banyak Pelanggaran,...
Diduga Banyak Pelanggaran, Proyek PLTU Paluh Kurau Harus Dihentikan
A A A
MEDAN - Penyelesaian permasalahan proyek PLTU Paluh Kurau di Deli Serdang Sumatera Utara kian kabur.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Mabar Elektrindo selaku operator proyek pembangunan PLTU semakin membuat gerah elemen masyarakat.

Tokoh muda Sumatera Utara Effendi Syahputra mengingatkan agar pihak operator PT Mabar Eletrindo maupun investor dari China yakni PT Shanghai Electric Power Construction agar menghormati norma-norma hukum nasional dan tidak seenaknya saja melakukan pelanggaran hanya untuk kepentingan perusahaan semata.

"PT Mabar ini harus nya diajarkan nasionalisme, jangam bangsa sendiri di acak-acak untuk keuntungan perusahaannya dan asing, begitu juga PMA dari China harus menghormati asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, jangan sesuka hati hanya dengan main sogok sana sini untuk memuluskan niat mengeruk keuntungan di negara ini," papar Effendi.

Masih menurut Effendi, Pemerintah melalui kementrian terkait harus serius memperhatikan gerak gerik PT. Mabar dan PT Shanghai yang banyak merugikan dan merusak lingkungan hidup di daerah proyek pembangunan PLTU.

Apalagi dari proyek tersebut tidak ada keuntungan signifikan yang dirasakan oleh rakyat Sumatera Utara.

"Kementrian Kehutanan dan lingkungan hidup harus turun, periksa dan tegas menindak dengan tidak memberikan izin, banyak aturan-aturan lingkungan hidup yang dikangkangi saja oleh operator PLTU ini," katanya.

"Kalau pemerintah kementrian tidak tegas justru akan menimbulkan kecurigaan masyarakat akan manuver-manuver yang dilakukan investor china ini dalam memainkan proyek yang sangat mencurigakan," tambahnya.

Demikian juga Effendi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut juga harus bertanggung jawab dan jangan hanya angkat tangan pasrah terhadap masalah ini.

"Pemerintah Provinsi Sumut jangan seenaknya saja memberikan izin-izin dengan gampang dan melanggar prosedur tanpa survei serta tahu permasalahan terlebih dahulu," pungkasnya.
(nag)
Berita Terkait
Respon OTT KPK, Presiden:...
Respon OTT KPK, Presiden: Tiap Proyek Besar Pasti Ada Masalah
Soal OTT Proyek Kereta...
Soal OTT Proyek Kereta Trans Sulawesi, Jokowi: Tak Mungkin Semua Proyek Tak Ada Masalah
Tak Ada Masalah Hukum,...
Tak Ada Masalah Hukum, Luhut Minta Proyek PSEL Jalan Terus
Pembebasan Lahan, Masalah...
Pembebasan Lahan, Masalah Klasik Penghambat Proyek Kereta Api di Sulsel
Berjalan Satu Dekade,...
Berjalan Satu Dekade, Proyek CPEC China Pakistan Diwarnai Beragam Masalah
KPK Diminta Soroti Dugaan...
KPK Diminta Soroti Dugaan Masalah Proyek di Dua Eks Stafsus Milenial
Berita Terkini
HUT ke-80 Bhayangkara,...
HUT ke-80 Bhayangkara, Kapolri Bedah Rumah Guru Ngaji Tak Layak Huni di Palembang
25 menit yang lalu
Perkuat Kerja Sama Perbatasan...
Perkuat Kerja Sama Perbatasan RI-Malaysia, Ditjen Bina Adwil Kenalkan Bridge System
55 menit yang lalu
Ratusan Peserta Ramaikan...
Ratusan Peserta Ramaikan AllPack Surabaya dan East Beauty Pack Expo 2026
2 jam yang lalu
Video Detik-detik Penangkapan...
Video Detik-detik Penangkapan Roy Suryo Diputar di Sidang Praperadilan
3 jam yang lalu
Bea Cukai Ngurah Rai-Polda...
Bea Cukai Ngurah Rai-Polda Bali Gagalkan Peredaran 937 Butir Narkoba Jenis Mephedrone
3 jam yang lalu
Hadapi Pemilu 2029,...
Hadapi Pemilu 2029, DPC PPP Lebak Bidik Gen Z lewat Strategi Kreatif dan Inklusif
4 jam yang lalu
Infografis
3 Proyek Kereta Cepat...
3 Proyek Kereta Cepat Termahal di Dunia, Whoosh Tak Masuk Hitungan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved