Program Hunian Tetap untuk Gepeng Masih Bermasalah

GUNUNGKIDUL - Pembangunan hunian tetap bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) di Dusun Doga, desa Nglanggeran, Patuk masih bermasalah.

Pemkab Gunungkidul seakan dipingpong dengan terus berpindahnya lokasi hunian bagi warga yang masih berada di jalanan tersebut.

Pengalihan lokasi yang tidak jelas alasanya juga memicu ketersinggungan pemkab Gunungkidul yang masih beranggapan lokasi hunian tetap bagi gepeng lengkap dengan arena perkantoran dan juga tempat diklat adalah desa Karangasem, Paliyan.

Aroma persoalan ini begitu kuat ketika Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang melakukan kunjungan kerja di lokasi pembangunan hunian tetap tidak disambut pejabat baik Gubernur DIY maupun perwakilan dari Pemkab Gunungkidul.

Dari penelusuran di lapangan, ternyata Pemkab Gunungkidul baik Bupati dan juga kepala Dina Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak mendapatkan undangan dan pemberitahuan kunjungan kerja pada hari Minggu 1 November 2015 tersebut.

"Kita tidak tahu tidak ada undangan ke bapak bupati yang masuk protokoler, jadi beliau tidak hadir," ucap Diana staf protokol Bupati Gunungkidul kemarin.

Hal senada disampaikan oleh Kadinsosnakertrans Gunungkidul Dwi Warno Widinugroho.

Dia mengaku tidak mengetahui ada kunjungan Mensos di lokasi hunian tetap. Terlebih lagi, pemkab tidak terlibat dalam pembangunan hunian tetap yang lokasinya tiba-tiba dipindah tersebut.

"Saya tidak tahu dan tidak ada undangan. Lokasinya juga kok bisa berada di Nglanggeran," ucapnya.

Lokasi hunian tetap bagi gepeng dengan program desaku menanti ini sudah tiga kali ada perubahan.

Pertama kali, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono bersama Bupati Gunungkidul Badingah kala itu mengusulkan di Kecamatan Panggang.

Kemudian setelah dilakukan pembicaraan lokasinya berubah lagi dengan menggunakan lahan sultan ground di desa Karangasem, Paliyan.

Namun setelah proses pembangunan, tiba-tiba saja lokasi dipindah lagi di perbukitan Dusun Doga, Desa Nglanggeran, Patuk.

Dalam proses ini, semua pejabat pemkab mulai angkat tangan dan menyatakan tidak tahu menahu dengan program yang awalnya juga dilengkapi perkantoran untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi gepeng tersebut.