Aris Kreutha Sebut Pengawasan Jadi Kunci Keberhasilan Otsus Jilid II
Kamis, 22 Desember 2022 - 11:01 WIB
loading...
Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha, S.Sos, mengatakan sejauh ini pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meski sudah dikucurkan banyak dana. (Ist)
A
A
A
JAYAPURA - Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha, S.Sos, mengatakan sejauh ini pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meski sudah dikucurkan banyak dana. Salah satu sebabnya adalah tingginya kasus korupsi .
Karena itu, aktivis senior Papua yang biasa disapa Akre ini meminta Pemerintah agar sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua harus lebih ditingkatkan.
Akre menaruh harapan penuh pada Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden RI untuk menata ulang sistem pengawasan dimaksud, khususnya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II.
“Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden (Badan Pengarah Papua) ini, mungkin bisa (lakukan) pengawasan lebih melekat. Kalau seandainya dana (Otsus) ratusan triliun yang sejak pertama awal turun, kalau digunakan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, pasti rakyat sudah maju,” ungkap Akre di Jayapura, Rabu (21/12/2022).
Lemahnya pengawasan, lanjut alumni Universitas Cenderawasih ini, memberi peluang kepada oknum-oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri.
Akre meyakini, jika pengawasan sudah dibenahi secara sungguh-sungguh, niscaya dana Otsus Jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.
“Jadi pengawasan itu hal yang paling penting, saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden ini sebagai ketua, mudah-mudahan pengawasan itu terus, sampai turun di tingkat kabupaten/kota. Jadi, Badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana Otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan," harap Akre.
Menurut Akre, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat di beberapa kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu adalah indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.
“Kami dari aktivis mungkin minta bagaimana supaya ada kerja sama dari Pak Lukas Enembe (Gubernur Papua) sendiri untuk mempertanggungjawabkan itu secara gentle di depan KPK. Itu harapan kami semua. Bagaimanapun juga, korupsi ini harus diberantas apalagi di Papua. Ini uang triliunan rupiah diturunkan dari Jakarta datang di Papua, penggunaannya yang tidak bertanggung jawab, rakyat yang menderita,” ujar Akre.
Baca: Khofifah Pastikan Tidak Ada Dokumen Gubernur dan Wakil Gubernur yang Dibawa KPK.
Akre menyebut, akibat korupsi pula, pembangunan manusia Papua sepanjang Otsus Papua bergulir, boleh dibilang gagal.
“Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta, tapi yang lebih saya lihat dari satu sisi bahwa ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua. Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati," katanya.
"Ada hak-hak rakyat dikebiri, dikadalin, rakyat dibuat bingung. Terakhir, lempar tanggung jawab itu ke Jakarta, ini kan kurang profesional. Ini fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus," pungkasnya.
Karena itu, aktivis senior Papua yang biasa disapa Akre ini meminta Pemerintah agar sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua harus lebih ditingkatkan.
Akre menaruh harapan penuh pada Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden RI untuk menata ulang sistem pengawasan dimaksud, khususnya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II.
“Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden (Badan Pengarah Papua) ini, mungkin bisa (lakukan) pengawasan lebih melekat. Kalau seandainya dana (Otsus) ratusan triliun yang sejak pertama awal turun, kalau digunakan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, pasti rakyat sudah maju,” ungkap Akre di Jayapura, Rabu (21/12/2022).
Lemahnya pengawasan, lanjut alumni Universitas Cenderawasih ini, memberi peluang kepada oknum-oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri.
Akre meyakini, jika pengawasan sudah dibenahi secara sungguh-sungguh, niscaya dana Otsus Jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.
“Jadi pengawasan itu hal yang paling penting, saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden ini sebagai ketua, mudah-mudahan pengawasan itu terus, sampai turun di tingkat kabupaten/kota. Jadi, Badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana Otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan," harap Akre.
Menurut Akre, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat di beberapa kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu adalah indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.
“Kami dari aktivis mungkin minta bagaimana supaya ada kerja sama dari Pak Lukas Enembe (Gubernur Papua) sendiri untuk mempertanggungjawabkan itu secara gentle di depan KPK. Itu harapan kami semua. Bagaimanapun juga, korupsi ini harus diberantas apalagi di Papua. Ini uang triliunan rupiah diturunkan dari Jakarta datang di Papua, penggunaannya yang tidak bertanggung jawab, rakyat yang menderita,” ujar Akre.
Baca: Khofifah Pastikan Tidak Ada Dokumen Gubernur dan Wakil Gubernur yang Dibawa KPK.
Akre menyebut, akibat korupsi pula, pembangunan manusia Papua sepanjang Otsus Papua bergulir, boleh dibilang gagal.
“Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta, tapi yang lebih saya lihat dari satu sisi bahwa ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua. Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati," katanya.
"Ada hak-hak rakyat dikebiri, dikadalin, rakyat dibuat bingung. Terakhir, lempar tanggung jawab itu ke Jakarta, ini kan kurang profesional. Ini fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus," pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :
