Desa Tertinggal di Kubu Raya, 70% Warganya Alami Buta Huruf

KUBU RAYA - Sebanyak 70% warga tidak bisa membaca dan menulis di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di desa ini diduga menjadi faktor utama penyebab keterbelakangan pendidikan itu.

Kepala Desa Tanjung Harapan Juheran mengatakan, masalah di Desa Tanjung Harapan bukan hanya tingginya angka tidak bisa membaca dan menulis, kurangnya tenaga pengajar dan kurang disiplinnya tenaga pengajar di desa ini juga masalah yang besar.

"Hal ini bukan hanya dialami oleh para lansia, namun para pemuda, bahkan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD). Desa Tanjung Harapan sangat minim sekali sarana pendidikan," katanya, kepada wartawan, Senin (2/3/2015).

Ditambahkan dia, akibat dari buruknya sektor pendidikan di desa itu, banyak warga yang memilih bekerja untuk membantu orangtuanya ketimbang sekolah.

Dia menjelaskan, Desa Tanjung Harapan memiliki dua dusun, yakni Dusun Karya Jaya dan Dusun Karya Indah. Jumlah penduduk di dua dusun ini mencapai 1.500 orang, dari 429 Kepala Keluarga.

Sedangkan sekolah yang ada hanya ada dua, yakni Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 dan SDS yang dibangun oleh PT Bios. Para guru di sekolah itu, dikabarkan jarang masuk mengajar. Begitupun dengan kepala sekolahnya yang masuk sebulan sekali.

Untuk SMP maupun SMA, desa ini sama sekali tidak punya. Masyarakat yang telah lulus SD ingin melanjutkan ke SMP dan jenjang yang lebih tinggi, maka harus mencari di luar desa dengan jarak tempuhnya mencapai 20 kilometer.

"Kepala Dusun Karya Jaya, Desa Tanjung Harapan melapor kepada saya, dalam satu bulan ini kepala sekolah tidak pernah masuk. Padahal, kepala sekolah itu PNS Kubu Raya," ungkapnya

Kondisi jarang masuknya guru maupun kepala sekolah, sudah berulang kali dilaporkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kubu Raya. Namun, hingga kini tidak pernah ada tanggapan. Pemerintah seakan tutup mata dengan buruknya pendidikan di kawasan ini.

Sejak terbentuknya Desa Tanjung Harapan, masyarakat di desa ini sudah mengalami kondisi seperti itu. Saat ini, desa itu sudah tujuh kali mengalami pergantian kepala desa.

"Akibat dari buruknya pendidikan di desa ini, kami sulit mencari perangkat desa karena tidak adanya warga yang lulus SMA, apalagi perguruan tinggi. Sementara pemerintah menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014," pungkasnya.