4 Kementerian dan Lembaga Turun Tangan Atasi Kisruh SDN Pondok Cina 1
Selasa, 13 Desember 2022 - 11:21 WIB
loading...
Sebanyak empat kementerian dan lembaga turun tangan untuk mengatasi kisruh relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok.Foto/MPI/Dok
A
A
A
DEPOK - Kisruh relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok menyorot perhatian banyak pihak. Setidaknya empat kementerian dan lembaga turun tangan mengatasi persoalan ini.
Keempat kementerian lembaga tersebut yakni, Kemendagri, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Kemendikbud Ristek, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN). Kementerian dan lembaga tersebut melakukan rapat kordinasi dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan, ada sejumlah masukan yang diberikan pada Pemkot Depok. Selain itu dia meminta semua pihak untuk cooling down agar kondisi lebih kondusif sehingga memungkinkan terjadi dialog yang sehat antara pihak Pemkot Depok dengan orang tua peserta didik.
“Susasana yang kondusif juga akan berdampak siginifikan pada Kesehatan mental anak-anak,” kata Retno pada Selasa (13/12/2022). Baca: Polemik SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok
Retno meminta Pemkot Depok untuk dialog dua arah dengan para orang tua peserta didik terkait rencana yang sudah disusun, sehingga ada titik temu demi kepentingan terbaik bagi anak.
Tak itu saja, Pemkot Depok melalui jajaran terkait diminta mendengarkan suara anak atas kebijakan pendidikan yang berdampak pada layanan pendidikan dan psikologis anak-anak.
“KPAI meminta agar proses pembelajaran seluruh peserta didik SDN Pondok Cina 1 Depok dikembalikan ke semula, sambil menunggu ruang kelas baru di SDN Pondok Cina 5 selesai dibangun pada Juni 2023,” ujarnya.
Walaupun badan aset daerah sudah mengalihfungsikan lahan SDN Pondok Cina 1 sebagai tempah ibadah, namun KPAI mendorong untuk dipertimbangkan membangun masjid dan sekolah pada halaman yang sama di SDN Pondok Cina 1.
“Bisa bertingkat, di mana masjid di lantai 1 dan gedung SDN Pondok Cina 1 di lantai 2 hingga 4. Banyak sekolah yang masjidnya dapat digunakan untuk masyarakat umum,” pungkasnya.
Keempat kementerian lembaga tersebut yakni, Kemendagri, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Kemendikbud Ristek, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN). Kementerian dan lembaga tersebut melakukan rapat kordinasi dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan, ada sejumlah masukan yang diberikan pada Pemkot Depok. Selain itu dia meminta semua pihak untuk cooling down agar kondisi lebih kondusif sehingga memungkinkan terjadi dialog yang sehat antara pihak Pemkot Depok dengan orang tua peserta didik.
“Susasana yang kondusif juga akan berdampak siginifikan pada Kesehatan mental anak-anak,” kata Retno pada Selasa (13/12/2022). Baca: Polemik SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok
Retno meminta Pemkot Depok untuk dialog dua arah dengan para orang tua peserta didik terkait rencana yang sudah disusun, sehingga ada titik temu demi kepentingan terbaik bagi anak.
Tak itu saja, Pemkot Depok melalui jajaran terkait diminta mendengarkan suara anak atas kebijakan pendidikan yang berdampak pada layanan pendidikan dan psikologis anak-anak.
“KPAI meminta agar proses pembelajaran seluruh peserta didik SDN Pondok Cina 1 Depok dikembalikan ke semula, sambil menunggu ruang kelas baru di SDN Pondok Cina 5 selesai dibangun pada Juni 2023,” ujarnya.
Walaupun badan aset daerah sudah mengalihfungsikan lahan SDN Pondok Cina 1 sebagai tempah ibadah, namun KPAI mendorong untuk dipertimbangkan membangun masjid dan sekolah pada halaman yang sama di SDN Pondok Cina 1.
“Bisa bertingkat, di mana masjid di lantai 1 dan gedung SDN Pondok Cina 1 di lantai 2 hingga 4. Banyak sekolah yang masjidnya dapat digunakan untuk masyarakat umum,” pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :
