Warga Keluhkan Tarif Retribusi Dermaga Penyeberangan

SAMBAS - Sejumlah masyarakat Kabupaten Sambas mengeluhkan tarif retribusi penyebrangan yang masih belum turun, setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebelumnya.

Kepala Desa Sui Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Khairudin mengatakan, penyebrangan Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piai merupakan penyebrangan penghubung antara wilayah di Kabupaten Sambas.

"Saya heran terkait harga penyebrangan ini masih tidak turun. Padahal, kenaikan ini terjadi pascakenaikan harga BBM kemarin, tapi sekarang kan sudah turun, harga tiket penyebrangan masih tetap sama," katanya, Sabtu (7/2/2015).

Ditambahkan dia, sebelum kenaikan harga, tarif penyebrangan Rp6.500 per motor dengan jumlah penumpang dua orang. Namun sejak kenaikan BBM, harga yang dikenakan kepada penumpang sekitar Rp10.000-Rp15.000.

"Saya minta kepada Dinas Perhubungan agar ada ketegasan masalah tarif yang ditetapkan, karena hal ini sangat vital bagi roda perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Erwita (29) warga Kecamatan Tekarang mengaku, dirinya sangat keberatan dengan tarif yang dikenakan kepada penumpang saat ini. Terlebih, hal itu berdampak terhadap kenaikan semua pasokan barang yang dikirim ke Tekarang-Jawai.

"Sekarang kan harga minyak sudah turun, otomatis harga tiket penyebrangan harusnya ikut turun juga. Kalau tidak turun masih disamakan harga waktu kenaikan BBM, jadi harga-harga barang yang dipasok harganya masih mahal," terangnya.

Terpisah, Sekertaris Komisi A DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo mengatakan, hal ini terjadi lantaran sarana penyebrangan yakni KM Ferry masih belum bisa beroperasi, lantaran dermaga tersebut masih rusak.

Namun, pihaknya juga meminta kepada dinas terkait untuk dapat mengawasi penerapan tarif sesuai trayek yang ada.

"Saya minta kepada masyarakat untuk bersabar terkait masalah sarana dan prasarana alat transportasi penyebrangan ini, karena masih dalam tahap pengajuan untuk perbaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta kepada Dinas Perhubungan untuk memonitor harga tiket yang dikenakan kepada penumpang, karena hal ini merupakan masalah terhadap perekonomian masyarakat, khususnya harga pasokan yang didistribusikan.