Kunker ke Kalbar, Wapres Tegaskan Pemekaran Provinsi-Kabupaten Masih Moratorium kecuali Papua
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) Kalimantan Barat (Kalbar) menghadiri Silaturahmi Bisnis Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) ke-14 di Pontianak. Foto dok/SINDOnews
A
A
A
PONTIANAK - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) Kalimantan Barat (Kalbar) menghadiri Silaturahmi Bisnis Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) ke-14 di Pontianak. Pada kesempatan ini, Wapres menegaskan bahwa pemekaran wilayah provinsi ataupun kabupaten hingga saat ini masih moratorium, kecuali https://nasional.sindonews.com/berita/1529665/15/wapres-ingin-pameran-artefak-rasulullah-saw-digelar-di-berbagai-daerah Papua.
"Jadi untuk pemekaran provinsi dan kabupaten masih moratorium, dan yang minta itu bukan hanya di provinsi, tetapi ratusan kabupaten kota juga minta dimekarkan," kata Ma'ruf di Pontianak, Rabu (23/11/2022). Baca Juga: KH Ma'ruf Amin Harap Perayaan Natal Berlangsung Damai dan Penuh Toleransi
Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang melakukan evaluasi terkait pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. "Hal itu dilakukan, karena yang dulu dimekarkan ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung," kata Wapres .
Dia menegaskan, pemekaran dilakukan terkecuali untuk Papua karena provinsi tersebut sangat penting, terlalu luas dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, ia mengatakan pemekaran Papua juga bertujuan mengendalikan keamanan sehingga pembagian provinsi di Papua yang tadinya satu sekarang jadi empat, contohnya Papua Barat satu menjadi dua provinsi. Baca Juga: Wapres Ingin Pameran Artefak Rasulullah SAW Digelar di Berbagai Daerah
Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyiapkan sarana bagi rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk.
"Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," katanya.
"Jadi untuk pemekaran provinsi dan kabupaten masih moratorium, dan yang minta itu bukan hanya di provinsi, tetapi ratusan kabupaten kota juga minta dimekarkan," kata Ma'ruf di Pontianak, Rabu (23/11/2022). Baca Juga: KH Ma'ruf Amin Harap Perayaan Natal Berlangsung Damai dan Penuh Toleransi
Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang melakukan evaluasi terkait pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. "Hal itu dilakukan, karena yang dulu dimekarkan ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung," kata Wapres .
Dia menegaskan, pemekaran dilakukan terkecuali untuk Papua karena provinsi tersebut sangat penting, terlalu luas dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, ia mengatakan pemekaran Papua juga bertujuan mengendalikan keamanan sehingga pembagian provinsi di Papua yang tadinya satu sekarang jadi empat, contohnya Papua Barat satu menjadi dua provinsi. Baca Juga: Wapres Ingin Pameran Artefak Rasulullah SAW Digelar di Berbagai Daerah
Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyiapkan sarana bagi rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya mulai dari aset, anggaran, lahan, hingga operasional bagi pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang nantinya akan terbentuk.
"Hal ini agar Kalbar menjadi model bagi daerah lain agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan setelah pemekaran sekian tahun," katanya.
(don)
Explore More