Pemkot Jaksel Tagih Penunggak Pajak Capai Rp10 Miliar

Kamis, 17 November 2022 - 18:39 WIB
loading...
Pemkot Jaksel Tagih...
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Edi Sumantri melakukan penagihan pasif agar wajib pajak membayar. Namun, karena tidak kunjung ditanggapi membuat Pemkot Jaksel menagih pajak dengan pembacaan surat paksa. Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti
A A A
JAKARTA - Pemkot Jakarta Selatan melakukan Penagihan Aktif, Pembacaan Surat Paksa Objek Pajak PBB-P2 kepada PT Duta Anggada Realty atau Gedung Chase Plaza. Perusahaan tersebut belum membayarkan pajak di tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp10 miliar.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Edi Sumantri mengatakan, pihaknya telah melakukan penagihan pasif agar wajib pajak membayar. Namun, penagihan pasif tidak kunjung ditanggapi wajib pajak sehingga pihaknya melakukan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu pembacaan surat paksa.

"Dengan dibacakan surat paksa ini diharapkan dalam waktu 2x24 jam wajib pajak sudah bisa memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp10 miliar," ujarnya, Kamis (17/11/2022).
Baca juga: Sadis! Petugas Pajak Tewas Ditusuk Penunggak Pajak

Menurutnya, langkah tersebut sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Bila dalam waktu tersebut wajib pajak tidak kunjung merespons pihaknya bakal melakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang.

Juru sita berwenang menyita yang akhirnya akan dilakukan pelelangan terhadap aset wajib pajak senilai tunggangan pajak yang menjadi kewajibannya.

"Sebetulnya Pemprov DKI telah memberikan insentif pajak dengan Pergub Nomor 23 Tahun 2022, di mana wajib pajak yang membayar tunggakan pajak sebelum tanggal 15 Desember akan diberikan pengurangan sebesar 5 persen. Kami harap dengan pembacaan surat paksa ini wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak," kata Edi.

Selain itu, Penagihan Aktif juga bakal dilakukan pada 24 objek pajak lainnya yang nilai tunggakannya mencapai Rp19 miliar. "Jadi PT Duta Anggada Realty Tbk merupakan penunggak pajak yang paling tinggi di Jakarta Selatan," ucapnya.

Staf Legal Department PT Duta Anggada Realty Tbk Nicolas Hartono mengaku belum bisa membayarkan pajak lantaran kondisi keuangan yang mengalami penurunan pascapandemi Covid-19.

"Kalau bukan karena pandemi kami selalu tepat waktu. Saat ini kami sangat berat. Tapi, dari Direksi kami sudah mengajukan untuk skema pembayaran," ujarnya.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemutakhiran NIK Jadi...
Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Rekomendasi
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan...
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Jalur Merak-Bakauheni
Babak Baru Kasus Erin...
Babak Baru Kasus Erin Wartia, Pelapor Serahkan Dokumen LPSK ke Penyidik
Siap Pelihatkan Pabriknya...
Siap Pelihatkan Pabriknya di China, QJMotor Hadir di PRJ 2026
Berita Terkini
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
Perumda Dharma Jaya...
Perumda Dharma Jaya Edukasi Ketahanan Pangan ke Siswa SMPN 51 Jakarta
Situ Rompong Tangsel...
Situ Rompong Tangsel Menyusut Tinggal 1,7 Hektare, Warga Duga Ada Maladminsitrasi
Roy Suryo Titip Pesan...
Roy Suryo Titip Pesan ke Massa Aksi Demo: Jangan Disusupi, Aparat Harus Humanis
Ada Demo Mahasiswa,...
Ada Demo Mahasiswa, Rute Transjakarta Dialihkan
Demo Rawamangun Menggugat...
Demo Rawamangun Menggugat Kelar, Aliansi UNJ Melawan Bubarkan Diri
Infografis
Inilah Bupati Pati yang...
Inilah Bupati Pati yang Diprotes Warganya karena Naikkan Pajak 250%
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved