alexametrics

Dana PSKS Warga Nganjuk Dipotong Rp100.000

loading...
Dana PSKS Warga Nganjuk Dipotong Rp100.000
Salah satu pengurus RT di Desa Gondang Legi, Nganjuk yang melakukan pemotongan Rp100.000 terhadap warga penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). (Mukhtar Bagus/SINDO TV)
A+ A-
NGANJUK - Para pengurus RT di Desa Gondang Legi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk melakukan pemotongan Rp100.000 terhadap warga penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Padahal sebelumnya ratusan warga ratusan tersebut saling berdesakan dan berebut saling mendahului untuk mengambil jatah kompensasi kenaikan harga BBM dari petugas kantor pos sebesar Rp400.000.

Setelah menerima uang Rp400.000 dari petugas kantor pos pada Jumat pagi (28/11/2014). Warga ramai-ramai menyetorkan uang potongan sebesar Rp100.000 kepada Ketua RT masing-masing.



Pengurus RT maupun perangkat desa berdalih uang potongan Rp100.000 tersebut sifatnya sukarela untuk diberikan kepada ratusan warga lainnya yang tidak menerima kompensasi BBM.

Penyebabnya karena data pemerintah yang dipakai membagikan PSKS sudah tidak valid sehingga banyak warga miskin yang justru tidak mendapatkannya.

Kepala Desa Gondanglegi Tajwid mengatakan, dia memang sengaja menganjurkan warga menyisihkan uangnya yang Rp100.000 untuk diberikan kepada warga miskin lain yang tidak dapat dana kompensasi BBM tersebut.

Menurut Tajwid, di Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, ada sekitar 1.000 lebih warga yang tergolong miskin.

Namun setelah diajukan untuk menerima kompensasi kenaikan harga BBM jumlah yang diterima pemerintah ternyata hanya 471 orang saja.Akibatnya lebih dari separuh warga di Desa Gondaglegi tidak dapat jatah.

Untuk meredam emosi warga kepala desa terpaksa menempuh cara ini agar warga yang tidak menerima uang dari pemerintah tetap bisa mendapat bagian meski hanya Rp100.000 perorang.

Tajwid berharap, dalam pembagian PSKS selanjutnya pemerintah melakukan pendataan lagi atau menggunakan data baru yang sudah diajukan para kepala desa.

Sebab data lama yang dipakai pemerintah saat ini sudah tidak valid, karena ada warga mampu yang tetap menerima dan bahkan ada juga yang sudah meninggal dunia tapi namanya tetap terdaftar.

Sementara ada ratusan nama warga miskin yang justru tidak mendapat bagian.

"Jika data lama ini tetap dipakai dalam pembagian kompensasi BBM mendatang para perangkat desa khawatir mereka yang nanti akan dimusuhi dan diprotes oleh masyarakat, " kata Tajwid, Jumat (28/11/2014).
(sms)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak