Telat Dibahas, Pemprov DKI Putuskan Tidak Ada APBD Perubahan 2022
Kamis, 27 Oktober 2022 - 08:27 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta putuskan tidak ada APBD Perubahan 2022. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2022. Diketahui rancangan APBD-P 2022 telat dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.
”Jadi kan tidak ada APBD Perubahan (2022), jadinya tidak ada APBD-P,” kata Heru, Kamis (26/10/2022). Baca juga: DPRD Sepakati APBD DKI Jakarta 2022 Sebesar Rp82,47 Triliun
Menurut dia, anggaran darurat dan mendesak yang seharusnya masuk dalam APBD-P 2022 tetap akan masuk di dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia menyiasati dengan menggeser anggaran program lain yang tidak mengubah pagu total anggaran.
”Jadi ada poin-poin yang sangat mendesak, itu hanya mengubah (alokasi anggaran) di dinas masing-masing. Pagunya (di dinas) jadinya tetap,” ucap Heru. Baca juga: KUA-PPAS DKI 2022 Sebesar Rp84 Triliun Disahkan, Anies: Naik 6,25% dari APBD Perubahan 2021
Sebagai informasi, Pemprov DKI dan DPRD terkesan saling lempar tanggung jawab terkait telatnya pembahasan APBD-P. Seharusnya, jika tidak telat dibahas, APBD-P akan disahkan melalui peraturan daerah (Perda).
”Jadi kan tidak ada APBD Perubahan (2022), jadinya tidak ada APBD-P,” kata Heru, Kamis (26/10/2022). Baca juga: DPRD Sepakati APBD DKI Jakarta 2022 Sebesar Rp82,47 Triliun
Menurut dia, anggaran darurat dan mendesak yang seharusnya masuk dalam APBD-P 2022 tetap akan masuk di dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia menyiasati dengan menggeser anggaran program lain yang tidak mengubah pagu total anggaran.
”Jadi ada poin-poin yang sangat mendesak, itu hanya mengubah (alokasi anggaran) di dinas masing-masing. Pagunya (di dinas) jadinya tetap,” ucap Heru. Baca juga: KUA-PPAS DKI 2022 Sebesar Rp84 Triliun Disahkan, Anies: Naik 6,25% dari APBD Perubahan 2021
Sebagai informasi, Pemprov DKI dan DPRD terkesan saling lempar tanggung jawab terkait telatnya pembahasan APBD-P. Seharusnya, jika tidak telat dibahas, APBD-P akan disahkan melalui peraturan daerah (Perda).
(ams)
Lihat Juga :
