Bikin Banjir, Proyek Jalan Lingkar Luar Diprotes Warga Puspiptek Tangsel
Minggu, 16 Oktober 2022 - 16:35 WIB
loading...
Warga perumahan menggelar unjuk rasa memprotes proyek Jalan Lingkar Puspiptek, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (16/10/2022). Foto: MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Seratusan warga perumahan menggelar unjuk rasa memprotes proyek Jalan Lingkar Puspiptek, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (16/10/2022).
Proyek jalan lingkar itu telah memicu penggusuran puluhan rumah dinas (Rumdin) Puspiptek. Bahkan, pengerjaan proyek jalan yang dimulai 2 minggu lalu berimbas pada banjir yang merendam sejumlah rumah.
"Yang sudah digusur 16 rumah. Sekarang ada 13 rumah lagi yang sudah diancam akan dibongkar. Totalnya nanti ada 50 rumah yang harus dibongkar," ujar Wakil Sekretaris Pionir Penghuni Rumah Negara Puspiptek (PPRNP) Eddy Mistam Setiawan.
Baca juga: Proyek Perumahan Bikin Banjir, Warga Protes ke Pemkot Tangsel
"Sejak ada pengerjaan jalan lingkar itu banyak rumah terdampak banjir. Ada yang sampai ketinggiannya 50 cm masuk ke dalam rumah," sambungnya.
Rencana pembongkaran 50 rumdin di Puspiptek sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Persoalan itu menjadi polemik internal bagi pegawai yang telah menempati puluhan tahun di sana dengan pemerintah atau kementerian.
Proyek jalan lingkar itu telah memicu penggusuran puluhan rumah dinas (Rumdin) Puspiptek. Bahkan, pengerjaan proyek jalan yang dimulai 2 minggu lalu berimbas pada banjir yang merendam sejumlah rumah.
"Yang sudah digusur 16 rumah. Sekarang ada 13 rumah lagi yang sudah diancam akan dibongkar. Totalnya nanti ada 50 rumah yang harus dibongkar," ujar Wakil Sekretaris Pionir Penghuni Rumah Negara Puspiptek (PPRNP) Eddy Mistam Setiawan.
Baca juga: Proyek Perumahan Bikin Banjir, Warga Protes ke Pemkot Tangsel
"Sejak ada pengerjaan jalan lingkar itu banyak rumah terdampak banjir. Ada yang sampai ketinggiannya 50 cm masuk ke dalam rumah," sambungnya.
Rencana pembongkaran 50 rumdin di Puspiptek sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Persoalan itu menjadi polemik internal bagi pegawai yang telah menempati puluhan tahun di sana dengan pemerintah atau kementerian.
Lihat Juga :
