Temui Massa Aksi Mahasiswa, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik Apresiasi dan Minta Masukan
loading...
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat menemui sejumlah massa aksi mahasiswa dari HMI se-Sulbar di rumah jabatan gubernur, Jumat (7/10/2022). Foto/MPI
A
A
A
MAMUJU - Langkah simpatik dilakukan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik saat menemui sejumlah massa aksi mahasiswa dari HMI se-Sulbar di rumah jabatan gubernur, Jumat (7/10/2022).
Dalam pertemuan, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Mahasiswa di antaranya menanyakan perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), evaluasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peninjauan dan pengawalan pokir DPRD Sulbar.
Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja OPD, revisi RTRW, penanganan inflasi, angka putus sekolah, penanganan stunting hingga persoalan sampah di Polewali Mandar (Polman).
Akmal Malik pun mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur itu belum dapat menyentuh setiap problem.
Apalagi dengan ketersediaan data yang sangat kurang. Oleh karena itu, lanjut Akmal, Pemprov Sulbar mendorong program DDP yang saat ini masih berproses.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi.
Gubernur pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Mengenai masalah inflasi, lanjut dia, Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Terlihat pada mencapai Juli 5,23 persen dan saat ini turun menjadi 4,77 persen.
Dalam pertemuan, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Mahasiswa di antaranya menanyakan perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), evaluasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peninjauan dan pengawalan pokir DPRD Sulbar.
Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja OPD, revisi RTRW, penanganan inflasi, angka putus sekolah, penanganan stunting hingga persoalan sampah di Polewali Mandar (Polman).
Akmal Malik pun mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur itu belum dapat menyentuh setiap problem.
Apalagi dengan ketersediaan data yang sangat kurang. Oleh karena itu, lanjut Akmal, Pemprov Sulbar mendorong program DDP yang saat ini masih berproses.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi.
Gubernur pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Mengenai masalah inflasi, lanjut dia, Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Terlihat pada mencapai Juli 5,23 persen dan saat ini turun menjadi 4,77 persen.
Lihat Juga :
