Urai Kemacetan, F-PKS DPRD Usul Pemprov DKI Batasi Warga Beli Kendaraan
Senin, 03 Oktober 2022 - 16:23 WIB
loading...
F-PKS DPRD DKI mengusulkan agar Pemprov membatasi warga Jakarta membeli kendaraan bermotor. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPRD DKI mengusulkan agar Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) membatasi warga Jakarta membeli kendaraan bermotor. Usulan itu untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta.
Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Senin (3/10/2022). Menurutnya, pembatasan tersebut bisa menjadi satu siasat guna mengurai kemacetan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta. Baca juga: Jumlah Pelanggar Aturan Ganjil Genap Menurun
"Saya mengusulkan juga ada dimasukkan satu aturan apakah bisa dimasukkan aturan, di mana keluarga Jakarta atau yang ber-KTP Jakarta, itu maksimal punya kendaraan berapa atau satu KTP Jakarta punya kendaraan berapa," kata Taufik ketika rapat bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dishub DKI Jakarta tengah merumuskan kebijakan push dan pull strategy guna mengendalikan masalah lalu lintas di Jakarta. Di antaranya dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap, uji emisi, kebijakan work from home, zona rendah emisi, dan manajemen tarif parkir.
Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Senin (3/10/2022). Menurutnya, pembatasan tersebut bisa menjadi satu siasat guna mengurai kemacetan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta. Baca juga: Jumlah Pelanggar Aturan Ganjil Genap Menurun
"Saya mengusulkan juga ada dimasukkan satu aturan apakah bisa dimasukkan aturan, di mana keluarga Jakarta atau yang ber-KTP Jakarta, itu maksimal punya kendaraan berapa atau satu KTP Jakarta punya kendaraan berapa," kata Taufik ketika rapat bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dishub DKI Jakarta tengah merumuskan kebijakan push dan pull strategy guna mengendalikan masalah lalu lintas di Jakarta. Di antaranya dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap, uji emisi, kebijakan work from home, zona rendah emisi, dan manajemen tarif parkir.
Lihat Juga :
