Sektor Pertanian Butuh Perhatian Khusus

SEMARANG - Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengatakan, kesuksesan Indonesia mencapai swasembada pangan harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Pasalnya, meski inflasi terjadi dan harga barang-barang lain terus naik, harga beras tak banyak berubah. Kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan petani yang minim dan jauh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Sumanto menegaskan, sebagai negara agraris dan memiliki dua musim, Indonesia tak kesulitan mencapai swasembada pangan. Jateng sendiri merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Provinsi ini menjadi penghasil beras utama meski luas lahan pertaniannya kalah dengan Jatim. Walaupun begitu, lanjutnya, peningkatan produktivitas pangan hendaknya diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan sektor pertanian butuh penanganan khusus. Di Jateng misalnya, ada sekitar 3,5 juta penduduk yang menjadi petani. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 1,5 juta petani yang memiliki lahan dengan luas dibawah 2.000 m2. Dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah hanya Rp 4.200 per kilogram, penghasilan mereka hanya sekitar Rp 400 ribu per bulan. Jumlah tersebut jauh dari UMK di Jateng yang mencapai Rp 2 juta hingga Rp 2,8 juta per bulan.

"Kalau kita lihat petani dari dulu begitu-begitu saja. Mereka menanam, walaupun penghasilannya kecil diam saja. Padahal ongkos produksi, tenaga kerja, harga pupuk, obat-obatan terus naik," katanya, Sabtu (10/9/2022).

Dia membandingkan dengan kalangan buruh yang setiap tahun menuntut kenaikan UMK. "Petani ini tidak pernah demo. Walaupun penghasilannya kecil mereka akan tetap menanam karena kulturnya begitu," kata mantan Ketua DPRD Karanganyar ini.

Sumanto menambahkan, kondisi tersebut juga membuat angka kemiskinan sulit diturunkan. Dia merinci dari 19 kabupaten/kota di Jateng yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, sebagian besar merupakan wilayah penghasil pangan seperti Kabupaten Klaten, Karanganyar, Sragen, Purworejo, dan Grobogan.

"Tanah yang loh jinawi penduduknya miskin ekstrem karena harga gabah tak dinaikkan," katanya.

Menurut Sumanto, jika harga beras dinaikkan sesuai inflasi, angka kemiskinan akan turun. Dia mengusulkan HPP gabah dinaikkan menjadi Rp 5.000 - Rp 6.000 per kilogram. Dengan begitu, penghasilan petani akan naik di rata-rata Rp 1,5 juta per bulan. Saat ini lanjutnya, harga beras di Indonesia jauh lebih murah dari sejumlah negara lain. Di Malaysia misalnya, harga beras di kisaran Rp 18 ribu - Rp 20 ribu per kilogram, di Jepang Rp 50 ribu - Rp 70 ribu, dan di Korea Selatan Rp 30 ribu per kilogram.

"Jika petani sejahtera, efeknya akan kemana-mana. UMKM dan sektor lainnya akan ikut tumbuh," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Jateng Bidang Pertanian dan Perkebunan ini.

Selain itu, tata kelola beras perlu dipegang pemerintah dan tak diserahkan ke swasta. Sebab, jika tata kelola diserahkan ke swasta, akan banyak yang bermain.

Dikatakannya, penghasilan petani yang minim membuat tak banyak orang yang mau jadi petani. Jumlah petani semakin menurun. Sumanto mengungkapkan dulu 60 persen penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, saat ini jumlah petani hanya sekitar 28 persen jumlah penduduk. Dia bahkan menyebut di Jateng tidak ada milenial yang mau bertani. Mereka memilih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta. Dia mengaku sudah pernah mendatangi sejumlah kelompok tani dan mendapati usia petani yang paling muda 50 tahun.

"Yang disebut petani milenial di Jateng tidak bekerja di sektor produksi. Mereka jualan produk pertanian. Penghasilannya bisa Rp 50 juta sampai Rp 60 juta, tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari," paparnya.