Pilkada Kabupaten Bandung Diwarnai Polemik Rekomendasi Cabup Golkar

BANDUNG - Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung yang dijadwalkan digelar Desember 2020 mendatang diwarnai polemik rekomendasi calon bupati dari Partai Golkar.

Polemik mencuat tak lama setelah DPD I Partai Golkar Kabupaten Bandung mengumumkan bahwa DPP Partai Golkar telah merekomendasikan bakal cabup Bandung Nia Kurnia Agustina sebagai figur yang diusung Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Bandung 2020 mendatang.

Pengumuman tersebut dinilai bakal cabup Bandung dari Partai Golkar lainnya sebagai klaim sepihak dan manuver kubu bakal cabup Bandung Nia Kurnia Agustina. Terlebih, survei elektabilitas yang menjadi salah satu penentu rekomendasi bakal cabup pun belum selesai.

Salah satu pesaing Nia Kurnia Agustina, Deding Ishak menyatakan, siapapun akan menerima bila penetapan rekomendasi untuk Nia Agustina berdasarkan hasil survei resmi DPP Partai Golkar yang dilakukan oleh lembaga survei kredible.

"Mari kita hormati dan jalankan mekanisme sesuai aturan main. Tentu kita mempertanyakan, bahkan meragukan kebenaran berita tentang adanya rekomendasi kepada Bu Nia," tegas Deding saat dikonfirmasi SINDOnews, Kamis (2/1/2020).

Deding pun menyayangkan pengumuman secara lisan rekomendasi DPP Partai Golkar tersebut. Bahkan, dia menyebut, pengumuman lewat konferensi pers tersebut sebagai manuver yang seakan mengecilkan dan merugikan citra Nia Kurnia Agustina, termasuk sang suami Dadang M Nasser serta ayahnya Obar Sobarna yang juga mantan Bupati Bandung.

"Itu manuver seperti mengecilkan dan merugikan citra Bu Nia dan Pak DN (Dadang M Nasser) dan Pak Obar yang bisa dituduh macam-macam yang negatif," tandasnya.(Baca juga: Masyarakat Sekitar Hutan di Ciwidey Dapat Bantuan Sembako dari IIK-Perhutani )

Senada dengan Deding, pesaing Nia Kurnia Agustina lainnya, Dadang Supriatna pun mengaku tidak terpengaruh dengan klaim sepihak yang menurutnya dilakukan kubu Nia Kurnia Agustina itu.

Dadang mengaku, akan tetap fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti yang diminta oleh DPP Partai Golkar. Meski begitu, dia sangat menyayangkan manuver kubu Nia Kurnia Agustina yang secara sepihak mengklaim bahwa rekomendasi telah jatuh kepada Nia Kurnia Agustina.

"Yang berhak mengumumkan (rekomendasi) itu adalah DPP Partai Golkar. Menurut saya, apa yang dilakukan (kubu Nia) itu adalah manuver politik. Sah-sah saja, tapi itu etikanya kurang benar dan cenderung terburu-buru. Masa rekomendasi disampaikan secara lisan. Landasan hukumnya apa?,"
bebernya.