Surati Jokowi, DPRD Sumut Setuju Batalkan Kenaikan Harga BBM
Selasa, 06 September 2022 - 18:00 WIB
loading...
Sejumlah anggota DPRD Sumut menyatakan persetujuannya atas pembatalan kenaikan harga BBM, mereka pun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa
A
A
A
MEDAN - DPRD Sumatera Utara menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyatakan persetujuan mereka atas pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ) yang sudah dinaikkan sejak Sabtu, 3 September 2022.
Surat bernomor 2284/18/sekr itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting. Selain kepada Presiden Jokowi, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua DPR-RI, Kepala Sekretariat Presiden.
![Surati Jokowi, DPRD Sumut Setuju Batalkan Kenaikan Harga BBM]()
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Sikka Ricuh, Mahasiswa Adu Jotos dengan Polisi
Surat itu dikirimkan setelah DPRD Sumatera Utara menerima aspirasi dari elemen buruh yang berunjuk rasa meminta pembatalan kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022).
Dalam surat tersebut, dipaparkan ada 4 tuntutan buruh. Pertama, batalkan kenaikan harga BBM, kedua Cabut/Batalkan UU Omnibus Law No 11 Tahun 2021 tentang Cipta kerja, ketiga naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 15 persen dan keempat, turunkan harga kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, daging, tepung, telur dan lainnya.
“Terkait dengan tuntutan di atas, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyikapi serta mendukung aksi dimaksud,” demikian isi surat tersebut.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa aksi unjuk rasa kalangan buruh tersebut dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB ke DPRD Sumatera Utara. Aksi ini berlangsung damai diterima oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Misno Adisyah Putra selaku Wakil Ketua DPRD Sumut, Jumadi (Sekretaris Komisi C), Hariyanto (anggota Komisi A), Abdul Rahim Siregar (Anggota Komisi C), Akhiruddin (Anggota Komisi B), Delpin Barus (anggota Komisi D).
Baca juga: Imbas Kenaikan BBM, Tarif Angkot di Medan Naik 30 Persen
Sebelumnya dalam orasinya, koordinator aksi Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Willy, penyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat adalah modus pemerintah.
"Pada faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun-turunnya, sangat jelas dengan kebijakan ini, dipastikan harga barang yang sudah mahal akan semakin mahal," ujarnya.
Surat bernomor 2284/18/sekr itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting. Selain kepada Presiden Jokowi, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua DPR-RI, Kepala Sekretariat Presiden.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Sikka Ricuh, Mahasiswa Adu Jotos dengan Polisi
Surat itu dikirimkan setelah DPRD Sumatera Utara menerima aspirasi dari elemen buruh yang berunjuk rasa meminta pembatalan kenaikan harga BBM, Selasa (6/9/2022).
Dalam surat tersebut, dipaparkan ada 4 tuntutan buruh. Pertama, batalkan kenaikan harga BBM, kedua Cabut/Batalkan UU Omnibus Law No 11 Tahun 2021 tentang Cipta kerja, ketiga naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 15 persen dan keempat, turunkan harga kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, daging, tepung, telur dan lainnya.
“Terkait dengan tuntutan di atas, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyikapi serta mendukung aksi dimaksud,” demikian isi surat tersebut.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa aksi unjuk rasa kalangan buruh tersebut dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB ke DPRD Sumatera Utara. Aksi ini berlangsung damai diterima oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Misno Adisyah Putra selaku Wakil Ketua DPRD Sumut, Jumadi (Sekretaris Komisi C), Hariyanto (anggota Komisi A), Abdul Rahim Siregar (Anggota Komisi C), Akhiruddin (Anggota Komisi B), Delpin Barus (anggota Komisi D).
Baca juga: Imbas Kenaikan BBM, Tarif Angkot di Medan Naik 30 Persen
Sebelumnya dalam orasinya, koordinator aksi Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini, dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Menurut Willy, penyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat adalah modus pemerintah.
"Pada faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun-turunnya, sangat jelas dengan kebijakan ini, dipastikan harga barang yang sudah mahal akan semakin mahal," ujarnya.
(nic)
Lihat Juga :
