Kondisi Jalur Sepeda di Jakarta Pusat Masih Perlu Perhatian
Selasa, 30 Juni 2020 - 21:56 WIB
loading...
Tren bersepeda di Jakarta terus meningkat setelah era New Normal. Meskipun begitu beberapa jalur sepeda perlu diperhatikan. SINDOnews/ Komaruddin Bagja Arjawinangun
A
A
A
JAKARTA - Tren bersepeda di Jakarta terus meningkat setelah era New Normal. Apalagi pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), pengguna moda transportasi ramah lingkungan itu kian memenuhi jalanan Ibu Kota.
Meskipun begitu beberapa jalur sepeda perlu diperhatikan. Baik tampilannya maupun sterilisasi sekitar jalur. Pantauan SINDOnews, jalur sepeda di Jalan Proklamasi dari arah Jalan Pramuka itu terputus di depan kantor DPP Demokrat.
Jalur sepeda kembali muncul di Jalan Cikini depan stasiun Cikini. Kondisi tersebut membingungkan para pesepeda yang hendak menuju ke arah Monas. Sedangkan jalur sepeda di Jalan Diponegoro menuju ke Bundaran HI kondisinya baik.
Berbeda dengan kondisi jalur sepeda di depan Balai Kota. Di samping jalur itu setiap pagi dan sore jam pulang kerja selalu ramai dengan transportasi seperti ojek online dan bus Transjakarta yang mengangkut para ASN DKI. (Baca juga; Jumlah Pesepeda Meningkat, DKI Fokus Bangun Jalur Sepeda Sementara di Sudirman-Thamrin)
Dari Balai Kota sampai ke Kementerian BUMN nampak antrean bajaj, ojek online dan kendaraan pribadi. Bahkan, jalur sepeda tersebut nampak seperti tak berguna. Karena cukup sedikit warga yang bekerja dengan menggunakan sepeda.
Salah satu pesepeda bernama Aulia meminta Pemprov DKI memberikan contoh baik dalam sterilisasi jalur sepeda. "Itu kan depan Balkot (Balai Kota) ya harusnya bisa ditertibkan itu orang yang naik turun di sana. Para pesepeda jadi kesulitan mau masuk jalurnya," keluh Aulia di Jalan Merdeka Selatan, Selasa (30/6/2020).
Saat disinggung soal adanya rencana pemerintah memberlakukan pajak kepada pesepeda, dia pun menolak keras. "Ngapain coba sepeda dipajekin. Jalurnya masih sedikit. Keamanan belum terjamin. Mending diperbaiki dulu aja," imbaunya. (Baca juga; Diisukan Bakal Kena Pajak, Pesepeda: Jangan Gila Dong! )
Berbeda dengan Aulia, Suyatno memilih untuk menerima aturan pajak sepeda. Dia beranggapan setiap aturan yang dibuat merupakan keputusan terbaik. "Kalau saya sepeda dipajakin setuju saja. Kita kan warga negara yang baik. Pasti mereka sudah memikirkan masak-masak aturan itu," tutup Suyatno.
Meskipun begitu beberapa jalur sepeda perlu diperhatikan. Baik tampilannya maupun sterilisasi sekitar jalur. Pantauan SINDOnews, jalur sepeda di Jalan Proklamasi dari arah Jalan Pramuka itu terputus di depan kantor DPP Demokrat.
Jalur sepeda kembali muncul di Jalan Cikini depan stasiun Cikini. Kondisi tersebut membingungkan para pesepeda yang hendak menuju ke arah Monas. Sedangkan jalur sepeda di Jalan Diponegoro menuju ke Bundaran HI kondisinya baik.
Berbeda dengan kondisi jalur sepeda di depan Balai Kota. Di samping jalur itu setiap pagi dan sore jam pulang kerja selalu ramai dengan transportasi seperti ojek online dan bus Transjakarta yang mengangkut para ASN DKI. (Baca juga; Jumlah Pesepeda Meningkat, DKI Fokus Bangun Jalur Sepeda Sementara di Sudirman-Thamrin)
Dari Balai Kota sampai ke Kementerian BUMN nampak antrean bajaj, ojek online dan kendaraan pribadi. Bahkan, jalur sepeda tersebut nampak seperti tak berguna. Karena cukup sedikit warga yang bekerja dengan menggunakan sepeda.
Salah satu pesepeda bernama Aulia meminta Pemprov DKI memberikan contoh baik dalam sterilisasi jalur sepeda. "Itu kan depan Balkot (Balai Kota) ya harusnya bisa ditertibkan itu orang yang naik turun di sana. Para pesepeda jadi kesulitan mau masuk jalurnya," keluh Aulia di Jalan Merdeka Selatan, Selasa (30/6/2020).
Saat disinggung soal adanya rencana pemerintah memberlakukan pajak kepada pesepeda, dia pun menolak keras. "Ngapain coba sepeda dipajekin. Jalurnya masih sedikit. Keamanan belum terjamin. Mending diperbaiki dulu aja," imbaunya. (Baca juga; Diisukan Bakal Kena Pajak, Pesepeda: Jangan Gila Dong! )
Berbeda dengan Aulia, Suyatno memilih untuk menerima aturan pajak sepeda. Dia beranggapan setiap aturan yang dibuat merupakan keputusan terbaik. "Kalau saya sepeda dipajakin setuju saja. Kita kan warga negara yang baik. Pasti mereka sudah memikirkan masak-masak aturan itu," tutup Suyatno.
(wib)
Lihat Juga :
