Belanja Pegawai Kota Palopo Capai 45 Persen dari APBD

Pada APBD Perubahan 2022 beban gaji pegawai diprediksi kembali bertambah sekira Rp8 miliar lebih. Anggaran ini diperuntukan membayar gaji PPPK.



"APBD perubahan 2022 kita usulkan tambahan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk alokasi gaji 167 PPPK. Upah atau gaji PPPK sama dengan ASN, hak-haknya sama dengan ASN kecuali gaji pensiunan karena PPPK kontrak nya hanya 1 tahun masa kerja," ungkap Kabid Anggaran BPKD Palopo .

Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo, Aris Munandar, menyampaikan Pemerintah Kota Palopo, harus berpikir keras dalam menyusun penganggaran belanja pegawai ke depan.

"Karena dengan adanya aturan yang baru, ke depan alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30 persen dari APBD, itu menyusul disahkannya UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD," ujarnya.

Aris menjelaskan, pembatasan tersebut akan membuat daerah lebih produktif. "Karena selama ini kita menghabiskan anggaran rutin pegawai diatas 30 persen dari total APBD. Imbasnya, alokasi belanja modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim," ungkapnya.



Aris menyadari aturan baru ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Karena itu, masa transisi selama 4 tahun kedepan yang ditentukan UU HKPD harus dimanfaatkan.

"Pemkot harus menyiapkan proses perencanaan, melakukan road map 4 tahun ke depan untuk memikirkan apa-apa yang bisa diefisiensikan. Dari sisi perbaikan kualitas belanja daerah diharapkan juga terjadi perbaikan signifikan," katanya.

Disebutkan Aris, pasal 146 ayat (1) UU HKPD mengatur pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari APBD.