Legislator Senayan Dukung Inovasi Pemkot Bogor terkait Penyaluran Bansos
Selasa, 30 Juni 2020 - 14:08 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR RI mendukung penuh inovasi Pemkot Bogor dalam menyalurkan dan mendata penerima bansos. Foto: SINDOnews/Haryudi
A
A
A
BOGOR - Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mendukung penuh inovasi Pemkot Bogor dalam menyalurkan dan mendata penerima bantuan sosial (bansos) dengan memaksimalkan sistem teknologi informasi.
"Pendekatan yang dilakukan Pemkot Bogor ini menarik ya, kita dukung inovasi seperti membuat aplikasi salur di internet. Kita juga butuh kerja sama dengan kalangan usaha, teman birokrasi di pemerintahan daerah bisa dapat masukan, seperti misalnya bagaimana kondisi pasar, produk apa yang bisa diserap pasar," kata Diah di Balai Kota Bogor, Selasa (30/6/2020).
Dengan adanya inovasi digital seperti yang dilakukan Pemkot Bogor ini, ketika pemerintah ingin memberi bantuan permodalan mikro, diharapkan tidak hanya tepat sasaran tetapi berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara di tengah Covid-19.
"Nanti setelah PSBB Proporsional, kita ingin lihat bagaimana sistem penguatan ekonominya. Ini yang saya kira sangat penting untuk didiskusikan, dibahas, dalam kajian, sehingga kita mendapatkan gambaran atau masukan dari pemda tentang gambaran kondisi riil perekonomian masyarakat," tukasnya.
"Tidak hanya di atas kertas yah, karena pemda itu kan kongkrit, pemda itu bicara soal pendapatan daerah, bicara PAD, jadi lebih kongkrit. Kita berharap masukan-masukan dari daerah inilah yang kita butuhkan," katanya. (Baca juga: Jelang PSBB Berakhir, Pemkot Bogor Siapkan Skenario Pengguna Sepeda dan Jogging)
Dalam kunjungannya ke Kota Bogor ini, pihaknya memiliki gambaran economic reborn pascaPSBB. "Ini yang menurut saya nantinya bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Jadi kalau nanti ada bantuan untuk UMKM dari pusat akan tepat sasaran. Sebab ekonomi Indonesia saat ini ada pada penguatan ekonomi mikro," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebutkan, pihaknya tengah mengkaji langkah-langkah dan kebijakan apa saja yang akan dilakukan pascaPSBB Proporsional berakhir.
"Saya akan kaji dulu bersama Tim Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan meski saat PSBB Proporsional berakhir, namun secara epidemiolog Kota Bogor masih dalam zona kuning," jelasnya.
Terkait dengan penyaluran bansos selama PSBB tahap I hingga III dan Proporsional, pihaknya mengklaim telah maksimal. "Kalau kita sudah maksimal, tapi kalau Provinsi dan Kemensos belum semua," pungkasnya. (Baca juga: Heboh Isu Reshuffle, Ini Jejak Bongkar Pasang Menteri Era Jokowi)
Diketahui, Pemkot Bogor melakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di masyarakat. Termasuk menciptakan fasilitas yang menunjang pengetahuan masyarakat sebagai penerima bantuan.
Bima Arya menyebut bahwa Pemkot Bogor menciptakan satu sistem yang dapat mengidentifikasi jenis bantuan yang disalurkan pemerintah. Sistem tersebut bernama SALUR atau Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat.
Di sistem itu, masyarakat bisa mengetahui jenis bantuan yang diterimanya selama ini. Hal itu mengingat ada banyak jenis bantuan yang diberikan pemerintah mulai dari PKH, BNPT, Sembako hingga Bansos Tunai.
"Kita sisir data lagi dan akhirnya kesimpulan harus ada satu sistem yang harus membuat warga tahu. Saya ini termasuk bantuan mana, enggak semua warga paham. Akhirnya kita ciptakan satu sistem SALUR," kata Bima.
"Pendekatan yang dilakukan Pemkot Bogor ini menarik ya, kita dukung inovasi seperti membuat aplikasi salur di internet. Kita juga butuh kerja sama dengan kalangan usaha, teman birokrasi di pemerintahan daerah bisa dapat masukan, seperti misalnya bagaimana kondisi pasar, produk apa yang bisa diserap pasar," kata Diah di Balai Kota Bogor, Selasa (30/6/2020).
Dengan adanya inovasi digital seperti yang dilakukan Pemkot Bogor ini, ketika pemerintah ingin memberi bantuan permodalan mikro, diharapkan tidak hanya tepat sasaran tetapi berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara di tengah Covid-19.
"Nanti setelah PSBB Proporsional, kita ingin lihat bagaimana sistem penguatan ekonominya. Ini yang saya kira sangat penting untuk didiskusikan, dibahas, dalam kajian, sehingga kita mendapatkan gambaran atau masukan dari pemda tentang gambaran kondisi riil perekonomian masyarakat," tukasnya.
"Tidak hanya di atas kertas yah, karena pemda itu kan kongkrit, pemda itu bicara soal pendapatan daerah, bicara PAD, jadi lebih kongkrit. Kita berharap masukan-masukan dari daerah inilah yang kita butuhkan," katanya. (Baca juga: Jelang PSBB Berakhir, Pemkot Bogor Siapkan Skenario Pengguna Sepeda dan Jogging)
Dalam kunjungannya ke Kota Bogor ini, pihaknya memiliki gambaran economic reborn pascaPSBB. "Ini yang menurut saya nantinya bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Jadi kalau nanti ada bantuan untuk UMKM dari pusat akan tepat sasaran. Sebab ekonomi Indonesia saat ini ada pada penguatan ekonomi mikro," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebutkan, pihaknya tengah mengkaji langkah-langkah dan kebijakan apa saja yang akan dilakukan pascaPSBB Proporsional berakhir.
"Saya akan kaji dulu bersama Tim Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan meski saat PSBB Proporsional berakhir, namun secara epidemiolog Kota Bogor masih dalam zona kuning," jelasnya.
Terkait dengan penyaluran bansos selama PSBB tahap I hingga III dan Proporsional, pihaknya mengklaim telah maksimal. "Kalau kita sudah maksimal, tapi kalau Provinsi dan Kemensos belum semua," pungkasnya. (Baca juga: Heboh Isu Reshuffle, Ini Jejak Bongkar Pasang Menteri Era Jokowi)
Diketahui, Pemkot Bogor melakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di masyarakat. Termasuk menciptakan fasilitas yang menunjang pengetahuan masyarakat sebagai penerima bantuan.
Bima Arya menyebut bahwa Pemkot Bogor menciptakan satu sistem yang dapat mengidentifikasi jenis bantuan yang disalurkan pemerintah. Sistem tersebut bernama SALUR atau Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat.
Di sistem itu, masyarakat bisa mengetahui jenis bantuan yang diterimanya selama ini. Hal itu mengingat ada banyak jenis bantuan yang diberikan pemerintah mulai dari PKH, BNPT, Sembako hingga Bansos Tunai.
"Kita sisir data lagi dan akhirnya kesimpulan harus ada satu sistem yang harus membuat warga tahu. Saya ini termasuk bantuan mana, enggak semua warga paham. Akhirnya kita ciptakan satu sistem SALUR," kata Bima.
(thm)
Lihat Juga :
