Isolasi Covid-19 untuk Pemudik, Dua Gedung Karantina Disiapkan Bupati Tapteng

TAPANULI TENGAH - Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul tinjau pelaksanaan isolasi bagi pemudik asal Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di dua Gedung Karantina yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Minggu (26/04/2020).

Penyediaan Gedung Karantina untuk isolasi selama 14 hari bagi para Pemudik Tapteng yang baru tiba merupakan tindak lanjut atas Keputusan Forkopimda Tapanuli Tengah dalam Rapat Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, (16/04/2020), yaitu Mess BPSDM Tapteng di Kecamatan Pinangsori dipersiapkan untuk pemudik perempuan dan Gedung Asrama Prodi Keperawatan Tapteng di Sihaporas Kecamatan Pandan dipersiapkan untuk pemudik laki-laki.

Pada saat melaksanaan tinjauan itu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan telah ada 15 orang pemudik yang menempati kedua Gedung Karantina itu.

“Di Gedung Asrama Prodi Keperawatan Tapteng ini ada 11 orang (pria) yang diisolasi dan di Mess BPSDM Pinangsori ada 4 orang (perempuan) yang diisolasi, jadi total sampai saat ini sudah ada 15 orang yang diisolasi. Memang sudah kami himbau masyarakat agar tidak mudik, bahkan Presiden sendiri juga suda mengatakan jangan mudik. Ini ada yang dari Makassar, ada yang dari Bekasi, sudah barang tentu perlu kita lakukan antisipasi dan kita berdoa agar beliau tidak terjangkit penyakit apapun. Namun upaya pencegahan sudah barang tentu kita lakukan. Jadi kita diamkan dulu di sini 14 hari. Makan dan minumnya kita persiapkan, kita jaga, apabila kita lihat perkembangannya bagus kita balikkan ke kampungnya. Namun apabila kondisinya tidak baik, suhu badannya naik dan ada gejala tertentu kita akan cek di RSUD Pandan, setelah itu akan kita rujuk ke Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi. Sampai saat ini, kondisi yang diisolasi insya Allah masih baik. Namun yang perlu diketahui masyarakat banyak adalah pasien yang tanpa gejala, tidak menunjukkan kalau dia terkena penyakit. Jadi itu yang perlu kita antisipasi,” kata Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews.

“Desa desa yang ada di Tapteng ini sudah disiapkan satu rumah untuk isolasi. Jadi apabila ditempat yang kita siapkan full maka akan diisolasi di desa-desa. Tapi harapan kami, masyarakat Tapanuli Tengah yang ada diluar Tapanuli Tengah, tolong jangan pulang dulu ke Tapanuli Tengah,” tutur Bupati Tapanuli Tengah.

Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani menjelaskan tentang berbagai bantuan yang disalurkan ke masyarakat Tapteng.

“Pertama, kami sampaikan bahwa bantuan beras 17.000 karung itu sudah kami bagikan, yang masing-masing 5 kg itu bantuan bukan dari APBD. APBD yang 40.000 paket bantuan, mulai dari semalam sudah dikirim ke kecamatan-kecamatan untuk 40.000 KK. Ada beras, minyak goreng, gula, mie instan, itu sudah kita kirim. 40.000 KK itu belum dibagikan, tunggu sampai dulu semua baru dibagikan serentak. Yang ketiga terkait PKH, ini problem yang bukan hanya di Kabupaten Tapanuli Tengah melainkan terjadi juga di kota/kabupaten lain. PKH itu memiliki pendamping sendiri, jadi apabila ada yang mengarahkan Kepala Desa yang bermain itu bohong, karena PKH tidak urusan Kepala Desa. Kami pun susah berkoordinasi dengan Pendamping PKH itu. Data-data itu yang dilakukan Pendamping PKH yang urusannya langsung ke Kementerian Sosial, gajinya pun bukan dari APBD tapi dari Kementerian Sosial. Kadis Sosial mungkin yang hanya bisa memindahkan Si A ke Si B,” tutur Bupati Tapanuli Tengah.

Bupati juga meminta, Kapolres untuk memeriksa Pendamping PKH ini apabila ada orang kaya yang mendapat. Sebab, sempat ada yang memiliki mobil mendapat PKH, jika hal itu terjadi laporkan kepada pihak yang berwenang.

"Kami akan minta pendampingnya untuk di periksa. Kadis Sosial agar menempelkan informasi siapa yang dapat PKH, apakah keluarga miskin. Jadi kalau kita masuk program keluarga harapan, mohon maaf ini masyarakat miskin, tapi apabila sudah punya rumah, punya sepeda motor, ngapain lagi dikasih PKH. Tapi sekarang ini ada orang yang menggiring opini walaupun kadang-kadang di media sosial dan akun palsu tapi masyarakat terbawa, bahwa Kepala Desa yang disalahkan, Bupati yang disalahkan. Urusan apa PKH dengan Kepala Desa, dengan Bupati. Kita sudah berusaha tapi pendampingnyalah yang mendata masyarakat penerimanya,” papar Bupati Tapanuli Tengah. (Baca juga : Lawan Covid-19 Paling Tepat Gunakan Dilarang Mudik atau Pulang Kampung )

Sebab, lanjutnya, berdasarkan informasi melalui media sosial, ada Kepala Desa dari Jawa yang mengeluhkan proses pemberian bantuan itu.