Pemkab Lutra Perkuat Gerakan PATBM di 60 Desa/Kelurahan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:36 WIB
loading...
Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, membuka secara resmi pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan serta TPPO di Kabupaten Lutra di Aula La Galigo, Selasa (9/8/2022). Foto/Dok Pemkab Luwu Utara
A
A
A
LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, membuka secara resmi pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Lutra di Aula La Galigo, Selasa (9/8/2022).
Dikarenakan perlindungan perempuan dan anak telah menjadi atensi pemerintah daerah, maka pertemuan ini bukan pertama kalinya.
Baca Juga: Pemkab Lutra Rapat Monev Inovasi Pelayanan Publik
Sebelumnya, pertemuan ini telah dilaksanakan dengan sasaran audiens berbeda yakni Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, dan Polres Lutra.
Sementara pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan serta TPPO kali ini, sasarannya adalah Pemerintah Desa/Kelurahan serta Bunda PAUD. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka memaparkan strategi penguatan koordinasi lintas sektor perlindungan perempuan dan anak di desa/kelurahan.
Strategi tersebut direalisasikan melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 60 desa/kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Lutra.
Bupati Indah menyebutkan bahwa PATBM bertujuan untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan pada semua anak dan perempuan di semua ruang, baik ruang publik maupun ruang privasi, termasuk di dalamnya tentang perdagangan orang, tindakan seksual, serta jenis-jenis ekploitasi lainnya
“Gerakan ini juga menargetkan pada upaya menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti menikahkan anak di bawah umur dan menikahkan anak secara paksa,” kata Bupati Indah.
Berdasarkan data dari Polres Lutra per Juni 2022, tercatat ada 33 kasus kekerasan perempuan dan anak, yang terdiri dari 27 kasus penganiayaan dan 6 kasus pelecehan seksual. “Angka inilah yang menjadi permasalahan bagi kita dan perlu menjadi atensi, dengan mengamati angka ini dan ini perlu kita antisipasi,” jelasnya.
MengingatPATBM adalah jaringan yang bergerak di lingkungan masyarakat, maka ia berharap pemerintah desa mesti mengambil peran sebagai penanggung jawab PATBM di wilayah desa masing-masing.
Bupati Lutra dua periode ini juga berpesan kepada semua Kepala Desa/Lurah untuk mengajak seluruh komponen masyarakat di desa masing-masing agar dapat terlibat aktif dalam mendorong gerakan tersebut.
"Untuk mengakhiri ini, tentu butuh upaya, kekompakan, sinergi dan kolaborasi dari lintas sektoral. Tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah daerah saja, melainkan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, salah satunya dengan mendorong PATBM," pesan Bupati Indah.
Baca Juga: Pemkab Lutra Bahas Implementasi Program Pencegahan Korupsi
Disebutkannya, ada tiga hal pokok dalam PATBM, yaitu 'perlindungan anak' yang memuat pencegahan dan penanganan terkait tindakan kekerasan yang bisa saja diterima sang anak. Kemudian 'terpadu', yang memuat pemahaman komprehensif dan sinergi antarlembaga. Terakhir, 'berbasis masyarakat' yang memuat peran masyarakat sebagai penggerak utama.
“Pemerintah hanya berfungsi mem-fasilitasi. Aktor utamanya adalah masyarakat. Maka dari itu, diharapkan seluruh komponen masyarakat terlibat di dalam PATBM. Ini juga merupakan bagian dari pembangunan partisipatif, khususnya di sektor perlindungan anak dan perempuan,” kuncinya.
Dikarenakan perlindungan perempuan dan anak telah menjadi atensi pemerintah daerah, maka pertemuan ini bukan pertama kalinya.
Baca Juga: Pemkab Lutra Rapat Monev Inovasi Pelayanan Publik
Sebelumnya, pertemuan ini telah dilaksanakan dengan sasaran audiens berbeda yakni Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, dan Polres Lutra.
Sementara pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan serta TPPO kali ini, sasarannya adalah Pemerintah Desa/Kelurahan serta Bunda PAUD. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka memaparkan strategi penguatan koordinasi lintas sektor perlindungan perempuan dan anak di desa/kelurahan.
Strategi tersebut direalisasikan melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 60 desa/kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Lutra.
Bupati Indah menyebutkan bahwa PATBM bertujuan untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan pada semua anak dan perempuan di semua ruang, baik ruang publik maupun ruang privasi, termasuk di dalamnya tentang perdagangan orang, tindakan seksual, serta jenis-jenis ekploitasi lainnya
“Gerakan ini juga menargetkan pada upaya menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti menikahkan anak di bawah umur dan menikahkan anak secara paksa,” kata Bupati Indah.
Berdasarkan data dari Polres Lutra per Juni 2022, tercatat ada 33 kasus kekerasan perempuan dan anak, yang terdiri dari 27 kasus penganiayaan dan 6 kasus pelecehan seksual. “Angka inilah yang menjadi permasalahan bagi kita dan perlu menjadi atensi, dengan mengamati angka ini dan ini perlu kita antisipasi,” jelasnya.
MengingatPATBM adalah jaringan yang bergerak di lingkungan masyarakat, maka ia berharap pemerintah desa mesti mengambil peran sebagai penanggung jawab PATBM di wilayah desa masing-masing.
Bupati Lutra dua periode ini juga berpesan kepada semua Kepala Desa/Lurah untuk mengajak seluruh komponen masyarakat di desa masing-masing agar dapat terlibat aktif dalam mendorong gerakan tersebut.
"Untuk mengakhiri ini, tentu butuh upaya, kekompakan, sinergi dan kolaborasi dari lintas sektoral. Tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah daerah saja, melainkan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, salah satunya dengan mendorong PATBM," pesan Bupati Indah.
Baca Juga: Pemkab Lutra Bahas Implementasi Program Pencegahan Korupsi
Disebutkannya, ada tiga hal pokok dalam PATBM, yaitu 'perlindungan anak' yang memuat pencegahan dan penanganan terkait tindakan kekerasan yang bisa saja diterima sang anak. Kemudian 'terpadu', yang memuat pemahaman komprehensif dan sinergi antarlembaga. Terakhir, 'berbasis masyarakat' yang memuat peran masyarakat sebagai penggerak utama.
“Pemerintah hanya berfungsi mem-fasilitasi. Aktor utamanya adalah masyarakat. Maka dari itu, diharapkan seluruh komponen masyarakat terlibat di dalam PATBM. Ini juga merupakan bagian dari pembangunan partisipatif, khususnya di sektor perlindungan anak dan perempuan,” kuncinya.
(tri)
Lihat Juga :
