Dewan Diminta Bentuk Tim untuk Awasi Anggaran COVID-19 Pemkot Palopo
Senin, 29 Juni 2020 - 15:39 WIB
loading...
Massa dari PMII Palopo saat berada di gedung DPRD. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya soal pengelolaan anggaran COVID-19 Pemkot Palopo. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Seratusan mahasiswa Kota Palopo yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Senin (29/6/2020) siang.
Dalam aksinya itu, mahasiswa Palopo ini menilai anggota DPRD Kota Palopo dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan tidak berjalan maksimal.
Baca juga: Jembatan Gantung Akan Dibangun di Jalan Poros Palopo-Toraja yang Longsor
Mahasiswa menilai, peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan penggunaan anggaran , kurang mendapat perhatian serius dari 25 anggota DPRD Palopo.
"Maka dari itu, kami membawa beberapa poin tuntutan, pertama meminta Peraturan Wali Kota atau Perwali tentang COVID-19 , mendesak DPRD Kota Palopo untuk secepatnya membentuk tim khusus dalam mengawasi anggaran COVID-l9," terang Jenderal Lapangan, Nhato Hisbullah.
"Selanjutnya kami mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk mentransparansikan alokasi anggaran COVID-19 kepada masyarakat Kota Palopo dan meminta klarifikasi tentang dugaan perdagangan masker oleh ulah oknum ASN di Pusat Niaga Palopo," lanjutnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterbukaan Pemkot Palopo mengenai penggunaan anggaran khusus penanganan COVID-19 yang diperuntukan dalam bentuk bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan atau APD, termasuk anggaran belanja rapid test .
Video: Lima Rumah Warga Terseret Longsor di Polopo
"Kami pertanyakan sejauh mana pengawasan DPRD Palopo. Kenapa DPRD Palopo hanya diam, kalau ditanya mereka katakan, kami belum tahu dengan alasan belum mendapat salinan laporan penggunaan anggaran untuk COVID," ujarnya.
Dalam aksi ini, PMII Palopo juga menyoroti pengadaan kendaraan mobil pickup yang diserahkan ke kelurahan. Menurut PMII, fasilitas tersebut tidak begitu penting, sehingga mestinya Pemkot Palopo memikirkan kegiatan lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Palopo, Irvan, PMII meminta DPRD Kota Palopo untuk bersama-sama mengusut dugaan perdagangan masker oleh oknum ASN di Pusat Niaga Palopo.
"Kami dapat laporan ada oknum ASN yang menjual masker, ini perlu diusut, mengingat Pemkot Palopo sendiri banyak mendapat bantuan masker," ujar Nhato Hisbullah.
Wakil Ketua DPRD Palopo, Irvan, saat menerima aksi mahasiswa menjelaskan, DPRD Palopo masih tetap melaksanakan tugasnya dengan baik.
Baca juga: Palopo Kini Miliki Posko Kelurahan untuk Lawan Penyebaran Corona
"Kami di DPRD telah meminta klarifikasi dan ini masih berjalan, dan Pemkot Palopo akan menyampaikan ke kami. Begitu ada di kami, silahkan datang kita akan lihat bersama penggunaan anggaran pemerintah," ujarnya.
Aksi tersebut berakhir menjelang zuhur. Mereka berjanji akan kembali mendatangi DPRD Kota Palopo, termasuk Pemkot Palopo meminta keterbukaan informasi penggunaan anggaran oleh pemerintah.
Dalam aksinya itu, mahasiswa Palopo ini menilai anggota DPRD Kota Palopo dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan tidak berjalan maksimal.
Baca juga: Jembatan Gantung Akan Dibangun di Jalan Poros Palopo-Toraja yang Longsor
Mahasiswa menilai, peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan penggunaan anggaran , kurang mendapat perhatian serius dari 25 anggota DPRD Palopo.
"Maka dari itu, kami membawa beberapa poin tuntutan, pertama meminta Peraturan Wali Kota atau Perwali tentang COVID-19 , mendesak DPRD Kota Palopo untuk secepatnya membentuk tim khusus dalam mengawasi anggaran COVID-l9," terang Jenderal Lapangan, Nhato Hisbullah.
"Selanjutnya kami mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk mentransparansikan alokasi anggaran COVID-19 kepada masyarakat Kota Palopo dan meminta klarifikasi tentang dugaan perdagangan masker oleh ulah oknum ASN di Pusat Niaga Palopo," lanjutnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterbukaan Pemkot Palopo mengenai penggunaan anggaran khusus penanganan COVID-19 yang diperuntukan dalam bentuk bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan atau APD, termasuk anggaran belanja rapid test .
Video: Lima Rumah Warga Terseret Longsor di Polopo
"Kami pertanyakan sejauh mana pengawasan DPRD Palopo. Kenapa DPRD Palopo hanya diam, kalau ditanya mereka katakan, kami belum tahu dengan alasan belum mendapat salinan laporan penggunaan anggaran untuk COVID," ujarnya.
Dalam aksi ini, PMII Palopo juga menyoroti pengadaan kendaraan mobil pickup yang diserahkan ke kelurahan. Menurut PMII, fasilitas tersebut tidak begitu penting, sehingga mestinya Pemkot Palopo memikirkan kegiatan lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Palopo, Irvan, PMII meminta DPRD Kota Palopo untuk bersama-sama mengusut dugaan perdagangan masker oleh oknum ASN di Pusat Niaga Palopo.
"Kami dapat laporan ada oknum ASN yang menjual masker, ini perlu diusut, mengingat Pemkot Palopo sendiri banyak mendapat bantuan masker," ujar Nhato Hisbullah.
Wakil Ketua DPRD Palopo, Irvan, saat menerima aksi mahasiswa menjelaskan, DPRD Palopo masih tetap melaksanakan tugasnya dengan baik.
Baca juga: Palopo Kini Miliki Posko Kelurahan untuk Lawan Penyebaran Corona
"Kami di DPRD telah meminta klarifikasi dan ini masih berjalan, dan Pemkot Palopo akan menyampaikan ke kami. Begitu ada di kami, silahkan datang kita akan lihat bersama penggunaan anggaran pemerintah," ujarnya.
Aksi tersebut berakhir menjelang zuhur. Mereka berjanji akan kembali mendatangi DPRD Kota Palopo, termasuk Pemkot Palopo meminta keterbukaan informasi penggunaan anggaran oleh pemerintah.
(luq)
Lihat Juga :
