450 Kilometer Jalan di Jawa Barat Rusak, Rekonstruksi Butuh Dana hingga Rp1,9 Triliun
Rabu, 03 Agustus 2022 - 20:15 WIB
loading...
Pemprov Jabar melalui DBM PUPR akan segera merekonstruksi jalan rusak di Jabar yang panjang totalnya mencapai 450 kilometer. Foto/Ilustrasi/Dok
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat membutuhkan dana hingga Rp1,9 triliun untuk merekonstruksi jalan rusak yang panjang totalnya mencapai 450 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBM PUPR) Jabar, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, kondisi jalan yang rusak tersebut harus segera direkontruksi dengan cara membongkar dan membangun kembali jalan baru, sehingga biaya yang dibutuhkan tinggi. "Kalau dihitung, rekontruksi itu biayanya bisa mencapai Rp1,9 triliun," katanya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, hampir 73 persen kondisi jalan di Provinsi Jabar kini sudah melebihi umur teknis. Menurutnya, untuk memperbaikinya, tidak ada jalan lain kecuali melakukan rekonstruksi jalan.
Baca juga: Jadi Akses Alternatif bagi Wisatawan, Jalan Kinderdolf Lembang Rusak Parah
Lebih lanjut Bambang mengatakan, guna mewujudkan visi "Jalan Mulus" Yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, pihaknya telah menyusun strategi perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar.
Strategi tersebut juga telah disesuaikan dengan alokasi anggaran APBD untuk DBM PUPR Jabar yang turun menjadi Rp1,1 triliun pada 2023 dari semula Rp1,3 triliun pada 2022.
"Betul ada penurunan anggaran dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi memang kita memahami kondisi ini. Terlebih, pada 2024 akan ada Pilkada serentak dan Pemilu," katanya.
Dengan anggaran yang terbatas, pihaknya juga akan memprioritaskan perbaikan jalan di beberapa wilayah perkotaan, kolektor perkotaan, dan pusat-pusat pertumbuhan wisata dan ekonomi. "Itu yang menjadi prioritas penanganan kita," tegasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan beberapa langkah lain, salah satunya melalui penanganan berkala yakni melapis ulang ketebalan jalan sekitar 10 cm.
"Kondisi jalan yang eksisting ini kita perbaiki dulu sampai dengan memenuhi kriteria. Itu yang akan kita lakukan di tahun 2023 mendatang," katanya.
Dalam menentukan prioritas perbaikan jalan tersebut, DBM PUPR Jabar akan berkoordinasi dengan lintas sektor seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata, serta Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Jabar.
"Sekitar 450 km lebih jalan di Jabar sudah rusak secara merata. Jadi dibutuhkan koordinasi dengan pihak lain. Itulah sebabnya harus segara kita selesaikan," jelasnya.
Selain melakukan beberapa pengerjaan jalan mulus dan jembatan mantap, kata Bambang, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian PUPR untuk dukungan anggarannya.
Bambang menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor II Tahun 2022 tentang Jalan, disebutkan bahwa anggaran pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota bisa dibelanjakan untuk penanganan jalan maupun jembatan yang bukan kewenangannya.
"Nah, atas dasar itulah, Dinas BMPR Jabar berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jabar, Bapenas dan Kementerian PUPR. Diharapkan bisa membuahkan hasil juga membantu untuk kekurangan pembiayaan penanganan jalan di Jawa Barat," katanya.
Bambang kembali menegaskan bahwa DBM PUPR Jabar akan segera menangani kondisi jalan rusak di Provinsi Jabar.
"Kita tidak akan mengeluh dengan kondisi tersebut, tetapi harus segera ditangani dengan sumber daya yang ada. kita tetap optimis akan bisa tertangani dengan baik," tandasnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBM PUPR) Jabar, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, kondisi jalan yang rusak tersebut harus segera direkontruksi dengan cara membongkar dan membangun kembali jalan baru, sehingga biaya yang dibutuhkan tinggi. "Kalau dihitung, rekontruksi itu biayanya bisa mencapai Rp1,9 triliun," katanya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, hampir 73 persen kondisi jalan di Provinsi Jabar kini sudah melebihi umur teknis. Menurutnya, untuk memperbaikinya, tidak ada jalan lain kecuali melakukan rekonstruksi jalan.
Baca juga: Jadi Akses Alternatif bagi Wisatawan, Jalan Kinderdolf Lembang Rusak Parah
Lebih lanjut Bambang mengatakan, guna mewujudkan visi "Jalan Mulus" Yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, pihaknya telah menyusun strategi perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar.
Strategi tersebut juga telah disesuaikan dengan alokasi anggaran APBD untuk DBM PUPR Jabar yang turun menjadi Rp1,1 triliun pada 2023 dari semula Rp1,3 triliun pada 2022.
"Betul ada penurunan anggaran dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi memang kita memahami kondisi ini. Terlebih, pada 2024 akan ada Pilkada serentak dan Pemilu," katanya.
Dengan anggaran yang terbatas, pihaknya juga akan memprioritaskan perbaikan jalan di beberapa wilayah perkotaan, kolektor perkotaan, dan pusat-pusat pertumbuhan wisata dan ekonomi. "Itu yang menjadi prioritas penanganan kita," tegasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan beberapa langkah lain, salah satunya melalui penanganan berkala yakni melapis ulang ketebalan jalan sekitar 10 cm.
"Kondisi jalan yang eksisting ini kita perbaiki dulu sampai dengan memenuhi kriteria. Itu yang akan kita lakukan di tahun 2023 mendatang," katanya.
Dalam menentukan prioritas perbaikan jalan tersebut, DBM PUPR Jabar akan berkoordinasi dengan lintas sektor seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata, serta Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Jabar.
"Sekitar 450 km lebih jalan di Jabar sudah rusak secara merata. Jadi dibutuhkan koordinasi dengan pihak lain. Itulah sebabnya harus segara kita selesaikan," jelasnya.
Selain melakukan beberapa pengerjaan jalan mulus dan jembatan mantap, kata Bambang, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian PUPR untuk dukungan anggarannya.
Bambang menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor II Tahun 2022 tentang Jalan, disebutkan bahwa anggaran pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota bisa dibelanjakan untuk penanganan jalan maupun jembatan yang bukan kewenangannya.
"Nah, atas dasar itulah, Dinas BMPR Jabar berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jabar, Bapenas dan Kementerian PUPR. Diharapkan bisa membuahkan hasil juga membantu untuk kekurangan pembiayaan penanganan jalan di Jawa Barat," katanya.
Bambang kembali menegaskan bahwa DBM PUPR Jabar akan segera menangani kondisi jalan rusak di Provinsi Jabar.
"Kita tidak akan mengeluh dengan kondisi tersebut, tetapi harus segera ditangani dengan sumber daya yang ada. kita tetap optimis akan bisa tertangani dengan baik," tandasnya.
(msd)
Lihat Juga :
