Pemda KBB Fokus Realisasikan Janji Politik Pasangan Aa Umbara-Hengki
Rabu, 03 Agustus 2022 - 14:38 WIB
loading...
Musrembang tingkat KBB memfokuskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepada penyelesaian program dan janji politik pasangan Aa Umbara-Hengki Kurniawan (Akur). Foto/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) difokuskan kepada penyelesaian program dan janji politik pasangan Aa Umbara-Hengki Kurniawan (Akur).
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), KBB, Asep Wahyu menyebutkan, akhir masa jabatan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Wakil Bupati Hengki Kurniawan akan berakhir pada 2023. Sehingga semua program yang dirancang pemimpin daerah itu harus dapat terealisasi semua.
"Kita ingin menyelesaikan target RPJMD yang belum selesai karena tahun 2023 adalah tahun terakhir masa jabatan Pak Aa Umbara dan Pak Hengki kurniawan atau pasangan Akur," ucapnya.
Menurutnya, pasangan yang memiliki visi misi Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius (Akur) ini memiliki janji politik pada masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikannya.
Mengingat RKPD tahun 2023 tersebut merupakan yang terakhir, maka pihaknya harus mencari celah dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang mengalami kekosongan. Kemudian pada penyusunan RKPD tahun 2023 disempurnakan, bersama penyusunan RKPD tahun 2023 lainnya.
Target utamanya adalah program yang tertunda pada saat pandemi Covid-19. Sehingga arah kebijakan Musrenbang kali ini adalah kembali kepada peningkatan ekonomi. Yakni mengusung pemantapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan melibatkan UMKM, dan usaha masyarakat pedesaan.
"Arah kebijakannya tetap pembangunan partisipatif, berorientasi kepada pemulihan ekonomi dan menyelesaikan pandemi Covid-19," kata Asep.
Strategi pembangunan dijalankan dengan mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring.
Salah satu implementasinya, lanjut dia, dengan pembukaan tenaga kerja serempak. Diharapkan melalui upaya tersebut, timbul perekonomian di ras lokal sehingga dapat menaikkan produk domestik regional bruto. Efek domino dari hal tersebut, kesejahteraan masyarakat juga bisa kembali tumbuh usai terkoreksi akibat pandemi selama dua tahun.
"Keinginan kita sektor pertanian bisa berperan meningkatkan PDRB di masyarakat, bukan hanya di sektor industri pengolahan, dan jasa saja," pungkasnya. (adv)
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), KBB, Asep Wahyu menyebutkan, akhir masa jabatan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Wakil Bupati Hengki Kurniawan akan berakhir pada 2023. Sehingga semua program yang dirancang pemimpin daerah itu harus dapat terealisasi semua.
"Kita ingin menyelesaikan target RPJMD yang belum selesai karena tahun 2023 adalah tahun terakhir masa jabatan Pak Aa Umbara dan Pak Hengki kurniawan atau pasangan Akur," ucapnya.
Menurutnya, pasangan yang memiliki visi misi Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius (Akur) ini memiliki janji politik pada masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikannya.
Mengingat RKPD tahun 2023 tersebut merupakan yang terakhir, maka pihaknya harus mencari celah dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang mengalami kekosongan. Kemudian pada penyusunan RKPD tahun 2023 disempurnakan, bersama penyusunan RKPD tahun 2023 lainnya.
Target utamanya adalah program yang tertunda pada saat pandemi Covid-19. Sehingga arah kebijakan Musrenbang kali ini adalah kembali kepada peningkatan ekonomi. Yakni mengusung pemantapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan melibatkan UMKM, dan usaha masyarakat pedesaan.
"Arah kebijakannya tetap pembangunan partisipatif, berorientasi kepada pemulihan ekonomi dan menyelesaikan pandemi Covid-19," kata Asep.
Strategi pembangunan dijalankan dengan mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring.
Salah satu implementasinya, lanjut dia, dengan pembukaan tenaga kerja serempak. Diharapkan melalui upaya tersebut, timbul perekonomian di ras lokal sehingga dapat menaikkan produk domestik regional bruto. Efek domino dari hal tersebut, kesejahteraan masyarakat juga bisa kembali tumbuh usai terkoreksi akibat pandemi selama dua tahun.
"Keinginan kita sektor pertanian bisa berperan meningkatkan PDRB di masyarakat, bukan hanya di sektor industri pengolahan, dan jasa saja," pungkasnya. (adv)
(atk)
Lihat Juga :
