Banyak Peternak Tolak Vaksinasi PMK, Mobilitas Hewan Ternak akan Dibatasi
Selasa, 05 Juli 2022 - 07:23 WIB
loading...
Mobilitas hewan akan dibatasi jika banyak peternak menolak vaksinasi PMK.Foto/dok
A
A
A
SURABAYA - Pemprov Jawa Timur terus gencar vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Meksi begitu, masih ditemukan peternak yang enggan hewan ternaknya untuk divaksinasi.
“Kita mendengar ada peternak sapi perah menolak vaksin untuk hewan ternaknya. Setelah kami cek ternyata ada di Kecamatan Lekok, Pasuruan. Kalau tidak mau divaksin maka mobilitas hewan ternak akan dibatasi. Sebab kita ingin memastikan secara keseluruhan, kondisi penyebaran bisa kita kurangi,” kata Plt Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak di Ruang Binaloka kompleks kantor Gubernur Jatim, Senin (4/7/2022).
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Minta Pemprov Tangani Wabah PMK
Menurut Emil, ketakutan peternak yang belum mau melakukan vaksin kepada hewan ternaknya tidak dapat dijadikan alasan kuat. Sebab, hal itu sangat membahayakan peternak-peternak sapi lainnya. Maka, kata Emil, konsekuensinya, kalau tidak divaksin, maka membatasi ruang gerak menjadi salah satu konsekuensi yang sangat logis.
“Saya ingin memakai bahasa konsekuensi. Konsekuensi dari tidak mau divaksin adalah membatasi mobilitas karena ke depan akan menjadi resiko. Memang sapi perah jarang bergerak, tapi anaknya biasanya bergerak,” tuturnya.
Meski demikian, Emil mengaku akan mematangkan kembali konsekuensi bagi peternak yang menolak hewan ternaknya divaksin. Selanjutnya akan dilakukan metode komunikasi. Mungkin ada informasi yang belum mereka dapat akan diberi kesempatan.
“Makanya kami sudah meminta disegerakan kebijakan apa yang harus dilakukan apabila peternak tidak ingin hewannya divaksin. Sebab, vaksin yang diberikan bukan sembarang vaksin karena sudah mendapat persetujuan dari para pakar dan kementerian,” jelasnya.
Dia menambahkan, beberapa hari terakhir, angka penularan menunjukkan tren penurunan. Sebelumnya, penularannya mencapai 6.000 per hari, kini berada di kisaran 2.000.
Artinya, ada perlambatan penyebaran yang dapat dikaitkan dengan peningkatan upaya prevenif untuk mobilitas dari hewan ternak hidup maupun potensi petugas ternak yang mengunjungi kandang per kandang. “Ini yang biasa disebut by security baik itu pemakaian pakaian pelindung maupun disinfektan,” ujarnya.
“Kita mendengar ada peternak sapi perah menolak vaksin untuk hewan ternaknya. Setelah kami cek ternyata ada di Kecamatan Lekok, Pasuruan. Kalau tidak mau divaksin maka mobilitas hewan ternak akan dibatasi. Sebab kita ingin memastikan secara keseluruhan, kondisi penyebaran bisa kita kurangi,” kata Plt Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak di Ruang Binaloka kompleks kantor Gubernur Jatim, Senin (4/7/2022).
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Minta Pemprov Tangani Wabah PMK
Menurut Emil, ketakutan peternak yang belum mau melakukan vaksin kepada hewan ternaknya tidak dapat dijadikan alasan kuat. Sebab, hal itu sangat membahayakan peternak-peternak sapi lainnya. Maka, kata Emil, konsekuensinya, kalau tidak divaksin, maka membatasi ruang gerak menjadi salah satu konsekuensi yang sangat logis.
“Saya ingin memakai bahasa konsekuensi. Konsekuensi dari tidak mau divaksin adalah membatasi mobilitas karena ke depan akan menjadi resiko. Memang sapi perah jarang bergerak, tapi anaknya biasanya bergerak,” tuturnya.
Meski demikian, Emil mengaku akan mematangkan kembali konsekuensi bagi peternak yang menolak hewan ternaknya divaksin. Selanjutnya akan dilakukan metode komunikasi. Mungkin ada informasi yang belum mereka dapat akan diberi kesempatan.
“Makanya kami sudah meminta disegerakan kebijakan apa yang harus dilakukan apabila peternak tidak ingin hewannya divaksin. Sebab, vaksin yang diberikan bukan sembarang vaksin karena sudah mendapat persetujuan dari para pakar dan kementerian,” jelasnya.
Dia menambahkan, beberapa hari terakhir, angka penularan menunjukkan tren penurunan. Sebelumnya, penularannya mencapai 6.000 per hari, kini berada di kisaran 2.000.
Artinya, ada perlambatan penyebaran yang dapat dikaitkan dengan peningkatan upaya prevenif untuk mobilitas dari hewan ternak hidup maupun potensi petugas ternak yang mengunjungi kandang per kandang. “Ini yang biasa disebut by security baik itu pemakaian pakaian pelindung maupun disinfektan,” ujarnya.
(msd)
Lihat Juga :
