Marak Sapi Terjangkit PMK, Pimda PPI Jabar Berikan 10 Rekomendasi untuk Pemerintah

BANDUNG - Ketua Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Jawa Barat, Ahmad Baehaqi Al Abrori menyebutkan perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi berdasarkan sifatnya akan cepat penularannya. Bahkan bisa 100% tertular apabila sudah ada salah satu yang terinfeksi.

Sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan tersebut, pihaknya menyampaikan 10 poin krusial rekomendasi bagi pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu segera mempertimbangkan untuk menetapkan status wabah nasional agar ada penanganan yang serius. Kedua, BUMN dan BUMD yang bergerak di bidang pangan agar benar-benar hadir memberikan solusi terhadap sapi-sapi hasil peternak rakyat sebagai antisipasi kemungkinan pasar rakyat yang tidak mampu menampung.

"Ketiga, rumah pemotongan hewan (RPH) kota yang jauh dari sentra produsen ruminansia dibuka seluas luasnya untuk pemotongan sapi PMK," tegas Baehaqi, Selasa (07/06) malam.

Rekomendasi keempat, sambung Baehaqi, agar pemerintah membuat kebijakan dengan skala prioritas vaksin di sentra pembibitan dan vaksin gratis untuk para peternak.

Kelima, penting adanya kebijakan relaksasi pinjaman ternak, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.

Keenam, memberi kepastian kepada perbankan atas persoalan force majeure, baik kompensasi kepada bank maupun kepastian pembiayaan selanjutnya.

Baca: Tak Terima Anaknya Ditangkap Polisi, Emak-emak di Mataram Mengamuk.

Ketujuh, angka kemiskinan dan kriminalitas dikhawarirkan meningkat dikarenakan mata pencaharian yang mendadak hilang dan tidak mempunyai alternatif pemasukan. "Pemerintah harus sesegera mungkin merecovery usaha ternak masyarakat terdampak," katanya.

Baehaqi menambahkan, Pemerintah secepatnya membuat instrumen pemulihan ekonomi nasional sektor peternak ruminansia, dengan memberikan stimulus yang tepat kepada yang terdampak.

Baca Juga: Cuaca Buruk, Pesawat Citilink Alihkan Pendaratan dari Bengkulu ke Palembang.

Kemudian sembilan, pemerintah harus terus menerus kampanye bahwa makan daging dan susu dari sapi terjangkit PMK, tidak berbahaya bagi yang makan.

" Dan yang terakhir, hentikan impor produk daging, kulit dan hewan dari sumber yang disinyalir sebagai penyebab PMK saat ini," pungkasnya.