Peserta BPJS kesehatan capai 92.000 jiwa

Sindonews.com – Jumlah peserta program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan Kota Salatiga diproyeksikan mencapai sebanyak 92.000 jiwa.

Mereka terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai warga miskin, pegawai swasta, pegawai negeri sipil (PNS) hingga pejabat di lingkungan Pemkot Salatiga.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Salatiga Sovie Harjanti menyatakan, proyeksi tersebut didasarkan pada data pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 silam.
Namun jumlah peserta BPJS bisa berubah lantaran kuota masing-masing kabupaten dan kota ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Penghitungan jumlah peserta didasarkan pada data PPLS yang dibuat BPS. Tapi jumlah riilnya menunggu jatah kuota dari pemerintah pusat,” kata Sovie kepada KORAN SINDO, Selasa (1/10/2013).

Menurut dia, saat ini Dinkes Kota Salatiga sedang melakukan persiapan terkait mekanisme dan teknis pelayanan kesehatan peserta BPJS kesehatan yang akan digulirkan pada 2014 itu.

Adapun persiapan teknis yang dilakukan meliputi mempersiapkan tempat pelayanan kesehatan mulai dari klinik dokter praktik hingga rumah sakit, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya.

Disinggung mengenai kesiapan dokter praktik yang disiapkan untuk melayani pasien BPJS kesehatan, Sovie mengkui ada permasalahan yang cukup krusial.

Pasalnya, distribusi dokter praktik tidak merata. Sehingga ada beberapa daerah di tiga wilayah kecamatan yang hingga saat ini belum ada tempat praktik dokter atau pelayanan kesehatan lainnya.

“Pelayanan kesehatan dokter praktik belum merata dan terpusat di wilayah Kecamatan Sidorejo. Kami sudah meminta kepada sejumlah dokter untuk membuka praktik di daerah pinggiran agar pelayanan kesehatan bisa merata,” tandasnya.

Sementara itu, sejumlah warga Kota Salatiga berharap program BPJS kesehatan bisa tepat sasaran. Artinya program tersebut benar-benar bisa dinikmati oleh semua warga miskin.

“Kami berharap, pemerintah bisa mengutamakan warga miskin. Jangan sampai ada warga miskin yang tidak terdaftar menjadi peserta BPJS,” tutur Siwi, (52), warga Blotongan, Salatiga.

Warga Blotongan lainnya, Purwoko (38), meminta kepada pemerintah untuk tidak membeda-bedakan pelayanan BPJS antara warga miskin dengan pejabat.
Semua peserta BPJS harus mendapatkan pelayanan yang sama dan jangan sampai terjadi penolakan terhadap warga miskin peserta program pelayanan kesehatan gratis pemerintah yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

“Kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program Jamkesmas yang merugikan peserta jangan sampai terulang. Kami minta pada pelaksanaan program BPJS kesehatan, pemerintah bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para peserta khususnya warga miskin,” tandasnya.