KSAD Dudung Cek HET Minyak Goreng ke Pasar, Kadispenad: TNI Sudah Seharusnya Hadir
Sabtu, 04 Juni 2022 - 15:35 WIB
loading...
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek HET minyak goreng di pasar sejumlah pasar tradisional Bogor dan Jakarta. Foto: Kadispenad
A
A
A
JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat ( Kadispenad ) Brigjen TNI Tatang Subarna angkat bicara soal ikut turunnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengecek langsung harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di pasar. Diketahui, baru-baru ini Dudung melakukan peninjauan di sejumlah pasar tradisional di Bogor dan Jakarta.
Tatang mengatakan, banyak komentar di media yang menyatakan tidak perlunya prajurit TNI AD dalam permasalahan minyak goreng. Pasalnya hal ini dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan tupoksi TNI AD. Baca juga: Pengamat Ragu Laporan Terkait KSAD Dudung Bisa Sampai ke Pengadilan
Tatang menjelaskan, kehadiran Dudung merupakan perintah dari Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang ditunjuk. Apalagi keterlibatan TNI, dinilai Tatang sebagai implementasi dari amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI adalah Menegakkan kedaulatan negara, Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dijabarkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah membantu tugas pemerintahan di daerah.
"Apa yang dilaksanakan oleh TNI AD terkait penanganan krisis minyak goreng ini adalah sebuah tugas perbantuan yang tidak berdiri sendiri, melainkan membantu dan bersama-sama dengan instansi lainnya, terutama Kepolisian Republik Indonesia," kata Tatang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/6/2022).
Menurutnya, dalam konteks membantu mengatasi kesulitan masyarakat TNI AD telah melakukan berbagai kegiatan serupa seperti menggiatkan program TNI AD Manunggal Air, yang bertujuan untuk membantu menyediakan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, program ketahanan pangan, Vaksinasi Covid-19, Bantuan penanganan bencana alam dan sebagainya, cukup menjadi bukti bahwa TNI AD senantiasa hadir untuk mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.
"Secara internal, hal tersebut juga merupakan implementasi dari Delapan Wajib TNI khususnya pada butir kedelapan yang berbunyi bahwa TNI harus menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," tegas Tatang.
Oleh karenanya, permasalahan minyak goreng dianggap TNI juga krisis yang dihadapi oleh negara dan rakyat. Sehingga, sebagai alat negara, TNI wajib hadir di tengah kesulitan rakyat.
Apalagi, menurutnya, TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. TNI AD dalam hal ini tidak selayaknya berpangkutangan melihat kesulitan yang tengah menimpa masyarakat. Baca juga: KSAD Dudung Apresiasi Pangdam Pantau Ketersediaan dan Harga Minyak Goreng
"Oleh karena itu, terkait kehadiran TNI AD di tengah-tengah masyarakatkarena krisis minyak goreng yang terjadi saat ini merupakan krisis yang dihadapi negara, dan TNI sudah selayaknya harus hadir dalam upaya-upaya untuk membantu mengatasi krisis tersebut," pungkas Tatang.
Tatang mengatakan, banyak komentar di media yang menyatakan tidak perlunya prajurit TNI AD dalam permasalahan minyak goreng. Pasalnya hal ini dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan tupoksi TNI AD. Baca juga: Pengamat Ragu Laporan Terkait KSAD Dudung Bisa Sampai ke Pengadilan
Tatang menjelaskan, kehadiran Dudung merupakan perintah dari Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang ditunjuk. Apalagi keterlibatan TNI, dinilai Tatang sebagai implementasi dari amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa tugas TNI adalah Menegakkan kedaulatan negara, Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dijabarkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah membantu tugas pemerintahan di daerah.
"Apa yang dilaksanakan oleh TNI AD terkait penanganan krisis minyak goreng ini adalah sebuah tugas perbantuan yang tidak berdiri sendiri, melainkan membantu dan bersama-sama dengan instansi lainnya, terutama Kepolisian Republik Indonesia," kata Tatang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/6/2022).
Menurutnya, dalam konteks membantu mengatasi kesulitan masyarakat TNI AD telah melakukan berbagai kegiatan serupa seperti menggiatkan program TNI AD Manunggal Air, yang bertujuan untuk membantu menyediakan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, program ketahanan pangan, Vaksinasi Covid-19, Bantuan penanganan bencana alam dan sebagainya, cukup menjadi bukti bahwa TNI AD senantiasa hadir untuk mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.
"Secara internal, hal tersebut juga merupakan implementasi dari Delapan Wajib TNI khususnya pada butir kedelapan yang berbunyi bahwa TNI harus menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," tegas Tatang.
Oleh karenanya, permasalahan minyak goreng dianggap TNI juga krisis yang dihadapi oleh negara dan rakyat. Sehingga, sebagai alat negara, TNI wajib hadir di tengah kesulitan rakyat.
Apalagi, menurutnya, TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. TNI AD dalam hal ini tidak selayaknya berpangkutangan melihat kesulitan yang tengah menimpa masyarakat. Baca juga: KSAD Dudung Apresiasi Pangdam Pantau Ketersediaan dan Harga Minyak Goreng
"Oleh karena itu, terkait kehadiran TNI AD di tengah-tengah masyarakatkarena krisis minyak goreng yang terjadi saat ini merupakan krisis yang dihadapi negara, dan TNI sudah selayaknya harus hadir dalam upaya-upaya untuk membantu mengatasi krisis tersebut," pungkas Tatang.
(mhd)
Lihat Juga :
