Wujudkan UMKM Konstruksi Berdaya Saing Tinggi, Ribuan Pekerja Bangunan Bernaung di HUNI
Sabtu, 04 Juni 2022 - 09:49 WIB
loading...
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menemui perwakilan Himpunan Usahawan Mikro Kecil Menengah Bangunan Nasional Indonesia (HUNI).(Ist)
A
A
A
JAKARTA - Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menemui perwakilan Himpunan Usahawan Mikro Kecil Menengah Bangunan Nasional Indonesia (HUNI).
Dalam pertemuan tertutup yang juga dihadiri oleh Hendra Santoso, Perwakilan dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian PUPR, serta Maharany Putri, Head of Government and Public Relations PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) itu, Nico menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya himpunan yang mewadahi para usahawan dari tenaga kerja konstruksi di Indonesia ini.
Nico menjelaskan, saat ini pemerintah memang tengah gencar meningkatkan kompetensi UMKM, termasuk UMKM di bidang konstruksi, sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan dan penggerak roda perekonomian nasional. Upaya yang kini tengah dilakukan adalah menerapkan kebijakan penggunaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dalam setiap pembangunan. Hal ini merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
“HUNI sebagai sebuah organisasi berbadan hukum harus bisa mengayomi seluruh anggotanya dengan meningkatkan kesejahteraan dan keahlian mereka. Lebih aktif mengedukasi dan memberdayakan setiap anggotanya. Dan setiap tenaga kerja konstruksi ini harus memiliki keahlian khusus, misalnya tenaga kerja pemasangan rangka dan atap baja ringan, Aladin atau atap lantai dinding, dan lain-lain. Keahlian dari masing-masing anggota HUNI inilah kemudian yang harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi,” jelas Nico.
Dijelaskan, Kementerian PUPR kini tengah merancang Peraturan Menteri (Permen) yang merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam pertemuan tertutup yang juga dihadiri oleh Hendra Santoso, Perwakilan dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian PUPR, serta Maharany Putri, Head of Government and Public Relations PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) itu, Nico menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya himpunan yang mewadahi para usahawan dari tenaga kerja konstruksi di Indonesia ini.
Nico menjelaskan, saat ini pemerintah memang tengah gencar meningkatkan kompetensi UMKM, termasuk UMKM di bidang konstruksi, sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan dan penggerak roda perekonomian nasional. Upaya yang kini tengah dilakukan adalah menerapkan kebijakan penggunaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dalam setiap pembangunan. Hal ini merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
“HUNI sebagai sebuah organisasi berbadan hukum harus bisa mengayomi seluruh anggotanya dengan meningkatkan kesejahteraan dan keahlian mereka. Lebih aktif mengedukasi dan memberdayakan setiap anggotanya. Dan setiap tenaga kerja konstruksi ini harus memiliki keahlian khusus, misalnya tenaga kerja pemasangan rangka dan atap baja ringan, Aladin atau atap lantai dinding, dan lain-lain. Keahlian dari masing-masing anggota HUNI inilah kemudian yang harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi,” jelas Nico.
Dijelaskan, Kementerian PUPR kini tengah merancang Peraturan Menteri (Permen) yang merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Lihat Juga :
