Pelantikan Pejabat Pemkot Makassar Kembali Molor, Ini Penyebabnya
Jum'at, 27 Mei 2022 - 19:09 WIB
loading...
Suasana di Balai Kota Makassar. Pelantikan pejabat untuk sejumlah jabatan kosong lingkup Pemkot Makassar kembali molor. Foto/Dok SINDOnews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Pelantikan pejabat untuk sejumlah jabatan kosong lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali molor. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, sejak pekan lalu berencana melakukan pengisian ratusan posisi jabatan, namun hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasi.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Danny beralasan pihaknya ingin berdiskusi dan membahas hal ini terlebih dahulu dengan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi.
Baca Juga: Pemkot Makassar Belum Izinkan Resepsi Pernikahan
"Insya Allah pelantikan tidak lewat Mei. Kemarin sebenarnya saya mau lantik tapi Ibu Wawali lagi berhalangan, lagi umrah, jadi belum ketemu. Sopan santunnya saya mesti bicarakan," ungkap Danny.
Ia berujar akan mengevaluasi pejabat yang menempati posisi eselon III dan IV. Termasuk mengganti semua sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak maksimal dan menyusahkan banyak orang.
Dia mengaku mendapat sejumlah laporan dari warga jika terjadi banyak pungutan liar (pungli). Sehingga secara tegas orang-orang yang dimaksud akan ditindak.
"Saya ada terima laporan-laporan pungli. Pasti saya selesaikan orang-orang seperti itu," tutur Danny.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, ada sekitar 610 jabatan yang masih kosong.
Rinciannya 1 posisi untuk jabatan eselon IIb, 6 posisi untuk eselon IIIa, 35 posisi untuk eselon IIIB, 107 posisi untuk eselon IVa, dan 327 posisi untuk eselon IVb.
Selain itu, juga ada 1 posisi lowong untuk jabatan eselon II yaitu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB).
Baca Juga: Pemkot Makassar Matangkan Konsep Sekolah Terintegrasi
Untuk posisi eselon III, jabatan yang lowong mulai dari sekretaris, kepala bidang, dan kepala bagian. Sementara untuk eselon IV posisi kepala seksi dan kepala sub bagian, termasuk lurah yang saat ini ada sekitar 10 yang lowong.
Danny mengaku, sejauh ini melakukan evaluasi terhadap kinerja lurah-lurah karena banyak laporan yang masuk. Disebutkannya ada lurah yang tidak bisa bekerja sama dengan Pj RT/RW, serta dinilai tak mampu mengaplikasikan program atau kegiatan yang telah disusun Pemkot Makassar.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Danny beralasan pihaknya ingin berdiskusi dan membahas hal ini terlebih dahulu dengan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi.
Baca Juga: Pemkot Makassar Belum Izinkan Resepsi Pernikahan
"Insya Allah pelantikan tidak lewat Mei. Kemarin sebenarnya saya mau lantik tapi Ibu Wawali lagi berhalangan, lagi umrah, jadi belum ketemu. Sopan santunnya saya mesti bicarakan," ungkap Danny.
Ia berujar akan mengevaluasi pejabat yang menempati posisi eselon III dan IV. Termasuk mengganti semua sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak maksimal dan menyusahkan banyak orang.
Dia mengaku mendapat sejumlah laporan dari warga jika terjadi banyak pungutan liar (pungli). Sehingga secara tegas orang-orang yang dimaksud akan ditindak.
"Saya ada terima laporan-laporan pungli. Pasti saya selesaikan orang-orang seperti itu," tutur Danny.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, ada sekitar 610 jabatan yang masih kosong.
Rinciannya 1 posisi untuk jabatan eselon IIb, 6 posisi untuk eselon IIIa, 35 posisi untuk eselon IIIB, 107 posisi untuk eselon IVa, dan 327 posisi untuk eselon IVb.
Selain itu, juga ada 1 posisi lowong untuk jabatan eselon II yaitu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB).
Baca Juga: Pemkot Makassar Matangkan Konsep Sekolah Terintegrasi
Untuk posisi eselon III, jabatan yang lowong mulai dari sekretaris, kepala bidang, dan kepala bagian. Sementara untuk eselon IV posisi kepala seksi dan kepala sub bagian, termasuk lurah yang saat ini ada sekitar 10 yang lowong.
Danny mengaku, sejauh ini melakukan evaluasi terhadap kinerja lurah-lurah karena banyak laporan yang masuk. Disebutkannya ada lurah yang tidak bisa bekerja sama dengan Pj RT/RW, serta dinilai tak mampu mengaplikasikan program atau kegiatan yang telah disusun Pemkot Makassar.
(tri)
Lihat Juga :
