Pemkab Maros Evaluasi Perolehan PAD, Capaian Target Baru 24,55 Persen
loading...
Pemkab Maros menggelar rapat evaluasi pencapaian target PAD untuk empat bulan pertama pada tahun 2022. Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Maros. Foto/SINDOnews/Najmi S Limonu
A
A
A
MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar rapat evaluasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk empat bulan pertama pada tahun 2022. Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Maros.
Dari total target tahunan sebesar Rp264 miliar, yang terealisasi baru sekitar 24,55 persen atau sebesar Rp64 miliar.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengungkapkan harapan pencapaian PAD semestinya telah mencapai 33 persen. Hanya saja, ada beberapa kendala di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya yakni adanya aturan baru yang belum disesuaikan oleh Perda, yang membuat capaian target masih minim hingga saat ini.
“Ada beberapa kendala, misalnya persoalan target Rp7,7 miliar untuk IMB tapi belum bisa berjalan karena perdanya belum disesuaikan dengan aturan baru. Ada juga memang masalah pandemi yang berdampak pada wisata dan bulan lalu itu Ramadhan dan tidak ada pengunjung di Bantimurung,” kata dia, Rabu (18/05/2022).
Meski capaian target PAD di awal tahun ini masih rendah, Bupati Chaidir tetap optimis bisa mengejar ketertinggalan di triwulan berikutnya. Dia menyebutkan jika dibanding capaian tahun lalu, perolehan PAD saat ini terbilang cukup memuaskan.
“Kami optimis bulan-bulan berikutnya kita mampu mengejar keteringgalan itu. Kita berharap saja, misalnya Covid-19 ini bisa semakin melandai dan ikut menumbuhkan semua sektor pendapatan kita,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Takdir, mengatakan dari 9 OPD yang berkewajiban menyetor PAD, sudah ada yang telah mencapai di atas 30 persen. Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. La Palaloi.
“Jadi yang tertinggi itu di Dinas Perikanan karena ada kenaikan tarif di TPI kita. Tapi memang yang paling berpengaruh itu di sektor PBB yang memang belum keluar yah. Bulan ini baru terbit. Nah kalau ini masuk, pasti akan berdampak,” sebutnya.
Takdir menambahkan OPD yang sama sekali belum memberikan surplus PAD sampai April yakni Dinas Penanaman Modal, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan. Total target yang diberikan sebesar Rp7,7 miliar hingga bulan ini belum juga ada pemasukan.
“Paling rendah itu di Dinas Penanaman Modal yang masih nol. Itu tadi, karena kita belum merevisi Perda terkati IMB. Tapi sekarang ini sudah dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri, apakah dengan Perda lama bisa menjadi dasar atau harus Perda revisi,” ungkapnya.
Takdir merinci capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) per April 2022 di OPD yang dipimpinnya sendiri baru mencapai 25,17 persen dari total target atau setara dengan Rp41, 7 miliar dari Rp165,7 miliar. Sementara untuk Dinas Pertanian yang sudah 30 persen setara dengan Rp170 miliar dari Rp555 miliar yang menjadi targetnya.
“Dinas Pariwisata itu targetnya Rp9 miliar, tercapai baru 12,63 persen atau Rp1,1 miliar. Dinas Perikanan targetnya Rp 600 juta, tercapai 35 persen atau Rp215 juta. Kopumdag targetnya Rp4 miliar baru tercapai Rp522 juta atau 12 persen,” terangnya.
Sementara untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang targetnya sebesar Rp400 juta, baru mencapai 12 persen atau Rp50 juta. Sedangkan, RSUD yang ditarget Rp48 miliar, baru mencapai 32 persen atau setara Rp15,5 miliar. Dinas Kesehatan sendiri, target yang dicapai baru 19,90 persen, setara dengan Rp5,5 miliar dari Rp27 miliar target total.
Dari total target tahunan sebesar Rp264 miliar, yang terealisasi baru sekitar 24,55 persen atau sebesar Rp64 miliar.
Baca Juga :
Bupati Maros Minta Kepala OPD Genjot Capaian PAD
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengungkapkan harapan pencapaian PAD semestinya telah mencapai 33 persen. Hanya saja, ada beberapa kendala di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya yakni adanya aturan baru yang belum disesuaikan oleh Perda, yang membuat capaian target masih minim hingga saat ini.
“Ada beberapa kendala, misalnya persoalan target Rp7,7 miliar untuk IMB tapi belum bisa berjalan karena perdanya belum disesuaikan dengan aturan baru. Ada juga memang masalah pandemi yang berdampak pada wisata dan bulan lalu itu Ramadhan dan tidak ada pengunjung di Bantimurung,” kata dia, Rabu (18/05/2022).
Meski capaian target PAD di awal tahun ini masih rendah, Bupati Chaidir tetap optimis bisa mengejar ketertinggalan di triwulan berikutnya. Dia menyebutkan jika dibanding capaian tahun lalu, perolehan PAD saat ini terbilang cukup memuaskan.
“Kami optimis bulan-bulan berikutnya kita mampu mengejar keteringgalan itu. Kita berharap saja, misalnya Covid-19 ini bisa semakin melandai dan ikut menumbuhkan semua sektor pendapatan kita,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Takdir, mengatakan dari 9 OPD yang berkewajiban menyetor PAD, sudah ada yang telah mencapai di atas 30 persen. Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. La Palaloi.
“Jadi yang tertinggi itu di Dinas Perikanan karena ada kenaikan tarif di TPI kita. Tapi memang yang paling berpengaruh itu di sektor PBB yang memang belum keluar yah. Bulan ini baru terbit. Nah kalau ini masuk, pasti akan berdampak,” sebutnya.
Takdir menambahkan OPD yang sama sekali belum memberikan surplus PAD sampai April yakni Dinas Penanaman Modal, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan. Total target yang diberikan sebesar Rp7,7 miliar hingga bulan ini belum juga ada pemasukan.
“Paling rendah itu di Dinas Penanaman Modal yang masih nol. Itu tadi, karena kita belum merevisi Perda terkati IMB. Tapi sekarang ini sudah dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri, apakah dengan Perda lama bisa menjadi dasar atau harus Perda revisi,” ungkapnya.
Takdir merinci capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) per April 2022 di OPD yang dipimpinnya sendiri baru mencapai 25,17 persen dari total target atau setara dengan Rp41, 7 miliar dari Rp165,7 miliar. Sementara untuk Dinas Pertanian yang sudah 30 persen setara dengan Rp170 miliar dari Rp555 miliar yang menjadi targetnya.
“Dinas Pariwisata itu targetnya Rp9 miliar, tercapai baru 12,63 persen atau Rp1,1 miliar. Dinas Perikanan targetnya Rp 600 juta, tercapai 35 persen atau Rp215 juta. Kopumdag targetnya Rp4 miliar baru tercapai Rp522 juta atau 12 persen,” terangnya.
Sementara untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang targetnya sebesar Rp400 juta, baru mencapai 12 persen atau Rp50 juta. Sedangkan, RSUD yang ditarget Rp48 miliar, baru mencapai 32 persen atau setara Rp15,5 miliar. Dinas Kesehatan sendiri, target yang dicapai baru 19,90 persen, setara dengan Rp5,5 miliar dari Rp27 miliar target total.
(tri)
Lihat Juga :
