Standar Pelayanan Minimal di Bone Bolango Raih Nilai Tertinggi Tingkat Regional
loading...
A
A
A
SUWAWA - Raihan prestasi kembali ditorehkan oleh Kabupaten Bone Bolango usai menduduki peringkat pertama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tertinggi kategori Kabupaten regional Sulawesi, Nusteng, Maluku dan Papua tahun 2021.
Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bone Bolango berhasil meraih nilai 97,65 persen, menyusul di posisi kedua Kabupaten Minahasa Tenggara dengan nilai 97,05 persen dan di posisi ketiga Kabupaten Minahasa dengan nilai 94,45 persen. Atas raihan prestasi ini, Bupati Bone Bolango mengatakan penilaian SPM ini meliputi pelayanan tertinggi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, trantibmas, dan sosial.
"Alhamdulillah atas raihan prestasi ini Bone Bolango tidak boleh berpuas diri. Ini harus menjadi penyemangat lagi," kata Bupati.
Bupati dua periode itu mengungkapkan prestasi ini sebanding dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mendedikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 60 persen untuk kepentingan publik dan 40 persen untuk kepentingan birokrasi. "Ada korelasi efisiensi kami dengan pencapaian kinerja. Kami sadar anggaran kami kecil, tapi kami berkomitmen memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk rakyat," tandasnya. CM
Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bone Bolango berhasil meraih nilai 97,65 persen, menyusul di posisi kedua Kabupaten Minahasa Tenggara dengan nilai 97,05 persen dan di posisi ketiga Kabupaten Minahasa dengan nilai 94,45 persen. Atas raihan prestasi ini, Bupati Bone Bolango mengatakan penilaian SPM ini meliputi pelayanan tertinggi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, trantibmas, dan sosial.
"Alhamdulillah atas raihan prestasi ini Bone Bolango tidak boleh berpuas diri. Ini harus menjadi penyemangat lagi," kata Bupati.
Bupati dua periode itu mengungkapkan prestasi ini sebanding dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mendedikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 60 persen untuk kepentingan publik dan 40 persen untuk kepentingan birokrasi. "Ada korelasi efisiensi kami dengan pencapaian kinerja. Kami sadar anggaran kami kecil, tapi kami berkomitmen memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk rakyat," tandasnya. CM
(ars)