Usulan 3 Pemekaran Provinsi Papua Disahkan DPR, Ini Kata Tokoh Agama Jayapura

JAYAPURA - Rencana pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah Papua tinggal menyisakan beberapa langkah lagi. Hal ini setelah Baleg DPR RI telah mengesahkan tiga draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.

Hal ini tentu disambut gembira oleh masyarakat Papua. Meskipun beberapa ada yang kontra. Dari rencana tiga provinsi baru dalam RUU tersebut, hanya Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang masih menjadi pro kontra. Sementara Papua Selatan dan Papua Tengah lebih tenang dan seolah tidak ada persoalan.

Baca juga: DPR Sahkan Usulan 3 DOB Papua, Indonesia Akan Miliki 37 Provinsi

Atas kondisi pro kontra tersebut, tokoh agama Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jayapura, Pdt. Alberth Yoku meminta semua masyarakat Papua untuk membuka mata hati menyikapi wacana DOB tersebut.

Menurutnya pemerintah melakukan kajian mendalam dan tidak hanya sepihak dalam memutuskan adanya DOB di Provinsi Papua. Berbagai kajian dan aspirasi para tokoh sejak belasan tahun lalu menjadi dasar pertimbangan.

Dia menyebut, sebagai orang yang tinggal dalam rumah besar NKRI ini harus menghormati apa yang telah menjadi pertimbangan dan menjadi perhatian serius pemerintah selama puluhan tahun ini.

"Pemerintah memikirkan tanah Papua. Luasnya tanah Papua ini membuat pemerintah memikirkan untuk dilakukan pemekaran," kata Pdt. Albert Yoku, Senin (11/4/2022).

Dia menyebut bahwa Presiden dan jajarannya serta DPR sebagai wakil rakyat melihat persoalan ini sebagai upaya mensejahterakan rakyat yang harus diwujudkan. Pemerintah pusat dan daerah yakni melalui Gubernur Lukas Enembe dan (alm) Klemen Tinal sepakat membangun Papua melalui pendekatan wilayah adat.

Baca juga: Nabire Mencekam, Demo Tolak DOB Berujung Bentrok 5 Polisi Terluka

Oleh karena itu, dengan luasnya Papua dengan pembagian lima wilayah adatnya, maka pemekaran menjadi pertimbangan serius.

"Dari dasar itu, pemerintah pusat menyutujui, bahwa pendekatan melalui wilayah adat itu adalah strategi yang dapat dilakukan. Saya juga melihat ini sesuai amanat UU Otsus soal keberpihakan kepada orang asli Papua. Lalu, pendekatan wilayah adat ini direalisasikan dengan DOB," ucapnya.

Dengan kondisi ini, Pdt. Albert Yoku meminta semua pihak, khususnya masyarakat Papua yang masih menolak DOB untuk tidak berfikir sempit, dan jangan ada kelompok yang mempolitisasikan DOB.

Lima wilayah adat di Papua yakni Tabi, Seireri, Animha, La Pago dan Mee Pago, memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk kemudian dikelola sendiri.

"Saran saya mari kita lihat kebaikan hati pemerintah pusat. Toh nanti kalau sudah jadi, masyarakat sendiri yang menikmati. Kita semua sudah tahu, jika lima wilayah adat ini semua memiliki potensi baik SDA maupun SDM. Banyak sudah kaum intelektual, eksekutif, legislatif baik DPR maupun MPR, kader partai dan ketokohan lain, jadi jangan semua bertumpuk di satu provinsi," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa jika kondisinya bertumpuk di satu provinsi, maka yang terjadi adalah daerah di kawasan tersebut yang berkembang. Hal ini terjadi di Provinsi Papua, di mana kota dan kabupaten Jayapura saja yang berkembang, sementara daerah lain tidak.

"Maka jangan semua menumpuk di sini. Jangan hanya kota dan kabupaten Jayapura yang berkembang. Namun kampung-kampung kita yang lain di wilayah adat itu juga bisa maju," tandasnya.

"Mari kita Ikuti apa yang dikembangkan oleh Presiden, yakni membangun dari pinggir atau membangun dari kampung. Kita punya potensi, maka kita kembali ke kampung karena orang tua kita mendoakan kita untuk itu," katanya.

Menurutnya, jangan juga kita terus terpuruk pada persoalan lalu, atau kepentingan politik yang belum tentu kejelasannya. Mengorbankan orang tua dan masa depan anak-anak hanya untuk sesuai yang tidak pasti.

"Jangan kita terbawa terus oleh hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu atau kepentingan-kepentingan lain yang belum nyata di depan kita, yang sudah nyata ini Otsus dan DOB. Itu saya pikir, mari kita persiapkan diri kita sebagai orang asli Papua menyambut keputusan-keputusan strategis yang dilakukan oleh negara ini," tandasnya.



Pdt. Albert Yoku juga meminta seluruh pihak untuk menjaga suasana damai saat umat Muslim dan Nasrani akan merayakan Hari Raya keagamaan.

"Umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, Nasrani juga akan merayakan Hari Raya Paskah, maka mari jaga kedamaian, jangan ada gejolak, sampaikan aspirasi yang bermartabat, bukan dengan menimbulkan persoalan," pungkasnya.