Sekdaprov Jatim Bantah Data Kasus Covid-19 Surabaya Tidak Valid
Kamis, 18 Juni 2020 - 14:23 WIB
loading...
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.Foto/dok
A
A
A
SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) Heru Tjahjono angkat bicara menanggapi tudingan Pemkot Surabaya yang menyebut Pemprov sajikan data kurang akurat soal kasus Covid-19 di Surabaya.
Heru memastikan, data yang didapat Pemprov Jatim salah satunya bersumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Namun, untuk memastikan validitas data, pihaknya juga mencari dan menerima laporan dari masyarakat, dibantu oleh BNPB, dan dinas-dinas terkait lainnya.
"Kami tidak akan mengandalkan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu kondisi lapangan. Data yang kami peroleh merupakan hasil olahan para pakar di bidangnya," katanya di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Kamis (18/6/2020).(baca juga: Tak Singkron, 50% Data COVID-19 Gugus Tugas Provinsi Tak Valid )
Mantan bupati Tulungagung ini menegaskan, kasus Covid-19 ini adalah tanggungjawab semua pihak. Sehingga, menurutnya tidak mungkin Pemprov Jatim mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Apalagi, data-data yang diperolehnya tersebut berasal dari Dinkes Kota/Kabupaten, maupun dari pusat.
"Jika ada kemungkinan adanya salah data berdasarkan domisili, hal-hal semacam itu telah diselesaikan dengan baik. Sehingga, tidak menjadi masalah ketika data sudah terpublikasikan. Misalnya ya, sakitnya di Sidoarjo, tinggalnya Surabaya. Nah itu sudah di-clearkan, ndak mungkinlah, urusannya dengan orang mati. Dosa pak dosa, ngawur ae, berdosa," tegasnya.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Febria Rachmanita menuturkan, ada berbagai data yang tak sesuai dari tim gugus tugas provinsi.(baca juga: Viral Perempuan Bugil Stres Akibat Covid-19, IDI: Itu Tidak Benar )
Pihaknya mempertanyakam data confirm Covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya. Bahkan, ketidaksinkronan data ini persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.
Ia mencontohkan, seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat data dari Gugus Tugas Provinsi Jatim, ada warga confirm Covid-19 di wilayah Sidosermo, Kota Surabaya. Namun, setelah dicek petugas Puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Kota Surabaya.
"Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argument ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya," kata Feny, panggilan akrabnya, Rabu (17/6/2020) malam.
Heru memastikan, data yang didapat Pemprov Jatim salah satunya bersumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Namun, untuk memastikan validitas data, pihaknya juga mencari dan menerima laporan dari masyarakat, dibantu oleh BNPB, dan dinas-dinas terkait lainnya.
"Kami tidak akan mengandalkan informasi berupa data yang tidak didasari oleh satu kondisi lapangan. Data yang kami peroleh merupakan hasil olahan para pakar di bidangnya," katanya di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Kamis (18/6/2020).(baca juga: Tak Singkron, 50% Data COVID-19 Gugus Tugas Provinsi Tak Valid )
Mantan bupati Tulungagung ini menegaskan, kasus Covid-19 ini adalah tanggungjawab semua pihak. Sehingga, menurutnya tidak mungkin Pemprov Jatim mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Apalagi, data-data yang diperolehnya tersebut berasal dari Dinkes Kota/Kabupaten, maupun dari pusat.
"Jika ada kemungkinan adanya salah data berdasarkan domisili, hal-hal semacam itu telah diselesaikan dengan baik. Sehingga, tidak menjadi masalah ketika data sudah terpublikasikan. Misalnya ya, sakitnya di Sidoarjo, tinggalnya Surabaya. Nah itu sudah di-clearkan, ndak mungkinlah, urusannya dengan orang mati. Dosa pak dosa, ngawur ae, berdosa," tegasnya.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Febria Rachmanita menuturkan, ada berbagai data yang tak sesuai dari tim gugus tugas provinsi.(baca juga: Viral Perempuan Bugil Stres Akibat Covid-19, IDI: Itu Tidak Benar )
Pihaknya mempertanyakam data confirm Covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya. Bahkan, ketidaksinkronan data ini persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.
Ia mencontohkan, seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat data dari Gugus Tugas Provinsi Jatim, ada warga confirm Covid-19 di wilayah Sidosermo, Kota Surabaya. Namun, setelah dicek petugas Puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Kota Surabaya.
"Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argument ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya," kata Feny, panggilan akrabnya, Rabu (17/6/2020) malam.
(msd)
Lihat Juga :
