Dewan Dukung Keinginan Orang Tua Siswa Potong Pembayaran SPP
Rabu, 17 Juni 2020 - 18:16 WIB
loading...
DPRD Makassar dukung keinginan orang tua siswa untuk melakukan pemotongan pembayaran SPP. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Permintaan sejumlah orang tua siswa, untuk pemotongan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah swasta, mendapat dukungan dari anggota dewan.
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu menjelaskan bahwa, dirinya cukup sepakat dengan adanya pemotongan tersebut lantaran penerapan kelas daring di sejumlah sekolah swasta memangkas waktu belajar hingga 50% dari waktu normal mereka, sehingga alasan tersebut dianggap cukup rasional.
Baca Juga: Belajar dari Rumah Masih Diterapkan, Orang Tua Siswa Tolak Bayar SPP
"Kami selaku wakil rakyat tentu sepakat dengan masyarakat yang ingin kemudian adanya pemotongan SPP di swasta tersebut," ujar legislator PDIP ini.
Meski demikian, ada hal lain yang mesti dipertimbangkan dengan pemotongan itu. Hal ini menurutnya akan berimbas pada kinerja para tenaga pendidik yang secara langsung akan terdampak dengan adanya pengurangan itu.
"Swasta saya kira bisa bertahan hingga saat ini karena SPP, yang jadi gaji mereka (guru), makanya ketika dikurangi atau bahkan tidak ada guru-guru honorer yang dapat gaji hanya Rp400 ribu sampai Rp500.000 perbulan itu bisa sedikit," katanya.
Meski diakui ada bantuan dari dana bos, namun kehidupan guru honorer tidak serta merta lebih baik, mereka dianggap hanya cukup memperoleh kebutuhan sarana belajar seperti kuota, sehingga mereka sangat tergantung dengan SPP dari murid.
"Dinas pendidikan ini perlu juga ada kepekaan terhadap swasta, anggaran pembangunan, pelatihan itu yang diundang adalah swasta, swasta pun saya kira mampu bekerja dengan pemerintah secara baik," katanya.
Baca Juga: Rawan Kecurangan, PPDB Sekolah Unggulan di Makassar Akan Diawasi Ketat
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu menjelaskan bahwa, dirinya cukup sepakat dengan adanya pemotongan tersebut lantaran penerapan kelas daring di sejumlah sekolah swasta memangkas waktu belajar hingga 50% dari waktu normal mereka, sehingga alasan tersebut dianggap cukup rasional.
Baca Juga: Belajar dari Rumah Masih Diterapkan, Orang Tua Siswa Tolak Bayar SPP
"Kami selaku wakil rakyat tentu sepakat dengan masyarakat yang ingin kemudian adanya pemotongan SPP di swasta tersebut," ujar legislator PDIP ini.
Meski demikian, ada hal lain yang mesti dipertimbangkan dengan pemotongan itu. Hal ini menurutnya akan berimbas pada kinerja para tenaga pendidik yang secara langsung akan terdampak dengan adanya pengurangan itu.
"Swasta saya kira bisa bertahan hingga saat ini karena SPP, yang jadi gaji mereka (guru), makanya ketika dikurangi atau bahkan tidak ada guru-guru honorer yang dapat gaji hanya Rp400 ribu sampai Rp500.000 perbulan itu bisa sedikit," katanya.
Meski diakui ada bantuan dari dana bos, namun kehidupan guru honorer tidak serta merta lebih baik, mereka dianggap hanya cukup memperoleh kebutuhan sarana belajar seperti kuota, sehingga mereka sangat tergantung dengan SPP dari murid.
"Dinas pendidikan ini perlu juga ada kepekaan terhadap swasta, anggaran pembangunan, pelatihan itu yang diundang adalah swasta, swasta pun saya kira mampu bekerja dengan pemerintah secara baik," katanya.
Baca Juga: Rawan Kecurangan, PPDB Sekolah Unggulan di Makassar Akan Diawasi Ketat
(agn)
Lihat Juga :
