Pemkab Morowali Gelar Sosialisasi Sistem Merit/Stranas PK 2020
Rabu, 17 Juni 2020 - 11:47 WIB
loading...
Inspektorat Daerah Morowali sosialisasi target nasional sub aksi sistem Merit Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2020, dalam rapat inspektorat, Rabu (17/6/2020).
A
A
A
BUNGKU - Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/2034/KSP.00/10-16/04/2020 Tanggal 21 April 2020, Inspektorat Daerah gelar sosialisasi perihal pelaksanaan target nasional sub aksi sistem Merit Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2020, dalam rapat inspektorat, Rabu (17/6/2020).
Rapat ini dihadiri oleh 10 OPD Pemkab Morowali, di antaranya Inspektorat, Bappeda, BPKAD, BPPD, BKPSDM, DPMDP3AD, PMPTSP, KOMINFO, Bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
Sosialisasi dibuka oleh Inspektur Inspektorat, Afridin. Dia mengatakan pentingnya sinergitas dan komitmen bersama untuk penetapan Sistem Merit dengan tujuan harmonisasi yang terkait dengan implementasi sistem Merit.
"Tentunya kita sebagai OPD pelaksana atau yang terkait dengan stranas/Mcp ini,perlu adanya sinergi dalam memberikan informasi," ujarnya.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.
Setiap tahapan perlu diimplementasikan , kedalam ruang lingkup sistem merit, yang sistematis dan transparan, agar dapat menjadi acuan baku bagi instansi pemerintah pada pelaksanaan penilaian mandiri. Untuk penerapan sistem merit ini agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. Pedoman penilaian mandiri tersebut merupakan bagian dari penegakan sistem merit, kode etik, nilai dasar, kode prilaku dan netralitas, khususnya pada jajaran pemerintahan dan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ternyata hasil evaluasi dari KPK, bahwa Pemda Morowali berdasarkan dari sisi kerugian Mcp masih dalam kategori yang baik. Untuk itu, harapan pimpinan pada kegiatan terkait permintaan dari KPK, agar direspon dengan cepat oleh Pemda Kab. Morowali. Ini merupakan salah satu bentuk upaya keseriusan dalam melaksanakan seluruh kebijakan dari perintah pusat terkait bagaimana kinerja kita dalam mensinergikan dan memberikan informasi tentang tugas pada masing- masing OPD untuk di upload ke Mcp." Pungkasnya.
Diakhir sambutan, Afridin menegaskan bahwa Poin penting dari sosialisasi hari ini adalah bagaimana membangun komitmen bersama dalam proses percepatan dan reformasi birokrasi dan e-goverment untuk mewujudkan pemerintahn amanah menuju Morowali Sejahtera Bersama.
Rapat ini dihadiri oleh 10 OPD Pemkab Morowali, di antaranya Inspektorat, Bappeda, BPKAD, BPPD, BKPSDM, DPMDP3AD, PMPTSP, KOMINFO, Bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
Sosialisasi dibuka oleh Inspektur Inspektorat, Afridin. Dia mengatakan pentingnya sinergitas dan komitmen bersama untuk penetapan Sistem Merit dengan tujuan harmonisasi yang terkait dengan implementasi sistem Merit.
"Tentunya kita sebagai OPD pelaksana atau yang terkait dengan stranas/Mcp ini,perlu adanya sinergi dalam memberikan informasi," ujarnya.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.
Setiap tahapan perlu diimplementasikan , kedalam ruang lingkup sistem merit, yang sistematis dan transparan, agar dapat menjadi acuan baku bagi instansi pemerintah pada pelaksanaan penilaian mandiri. Untuk penerapan sistem merit ini agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. Pedoman penilaian mandiri tersebut merupakan bagian dari penegakan sistem merit, kode etik, nilai dasar, kode prilaku dan netralitas, khususnya pada jajaran pemerintahan dan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ternyata hasil evaluasi dari KPK, bahwa Pemda Morowali berdasarkan dari sisi kerugian Mcp masih dalam kategori yang baik. Untuk itu, harapan pimpinan pada kegiatan terkait permintaan dari KPK, agar direspon dengan cepat oleh Pemda Kab. Morowali. Ini merupakan salah satu bentuk upaya keseriusan dalam melaksanakan seluruh kebijakan dari perintah pusat terkait bagaimana kinerja kita dalam mensinergikan dan memberikan informasi tentang tugas pada masing- masing OPD untuk di upload ke Mcp." Pungkasnya.
Diakhir sambutan, Afridin menegaskan bahwa Poin penting dari sosialisasi hari ini adalah bagaimana membangun komitmen bersama dalam proses percepatan dan reformasi birokrasi dan e-goverment untuk mewujudkan pemerintahn amanah menuju Morowali Sejahtera Bersama.
(ars)
Lihat Juga :
