Demo di Depan Gedung DPR, Ini 5 Tuntutan Buruh
Jum'at, 11 Maret 2022 - 11:56 WIB
loading...
Serikat buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022). Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Serikat buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan , Jumat (11/3/2022). Aksi kali ini digawangi oleh Partai Buruh yang membawa beragam organisasi buruh seperti serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga, miskin kota, dan berbagai elemen masyarakat yang lain.
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, aksi unjuk rasa ini membawa lima tuntutan utama. Kelima tuntutan tersebut merupakan keresahan bersama Partai Buruh, serikat buruh, serikat petani, dan elemen masyarakat lainnya. Baca juga: Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR, Ini 4 Tuntutan yang Disuarakan
"Tuntutan pertama ialah menolak masa perpanjangan jabatan presiden," ujar Iqbal melalui keterangan, Jumat (11/3/2022).
Menurut Iqbal, penundaan pemilu yang didasari akibat penurunan ekonomi menurut ketiga partai politik merupakan alasan yang mengada-ada. Menurutnya, perubahan yang tidak sesuai Undang-undang Dasar 1945 adalah bentuk dari kudeta konstitusional.
Kedua, batalkan Permenaker No 2 Tahun 2022 yang berisikan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun. Iqbal menegaskan pihaknya mendesak untuk mencabut peraturan tersebut, bukan untuk direvisi.
"Intinya, kami meminta agar pembayaran JHT bisa langsung dicairkan saat buruh ter-PHK, paling lama satu bulan setelahnya," ujarnya.
Ketiga, tuntutan tolak omnibus law atau UU Cipta Kerja. Iqbal menyampaikan jika tidak ada perubahan isi Undang-Undang tersebut, maka Serikat buruh siap melakukan mogok nasional stop produksi.
"Kami mendesak pimpinan DPR untuk mengeluarkan serta menghentikan pembahasan omnibus UU Cipta kerja dari prolegnas DPR RI," tegas Iqbal.
Keempat, hentikan perperangan Rusia-Ukraina. Iqbal mengungkapan pihaknya mendesak Pimpinan DPR dan Presiden RI, untuk mengeluarkan surat resmi sebagai sikap pemerintah Indonesia untuk menghentikan perang Rusia dan Ukraina.
"Perang mengakibatkan tragedi kemanusiaan dan berdampak pada ekonomi yang merosot, termasuk di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah akan mengakibatkan harga bahan bakar dan gas untuk industri melambung tinggi," tutur Iqbal.
Terakhir, Serikat Buruh meminta turunkan harga barang pokok. Said Iqbal mewakili buruh lainnya mendesak pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan terjadinya kenaikan harga bahan pokok.
“Sudahlah upah tidak naik selama 2 tahun berurut-turut, harga-harga melambung tinggi. Seperti minyak goreng, telor, gas elpiji, BBM, yang mengakibatkan daya beli buruh merosot 30%,” katanya.
Menurut Iqbal, massa aksi datang ke depan DPR RI dari dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta. Selain di DPR, aksi juga dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepualuan Riau, dan sebagainya.
"Bilamana aksi hari ini tidak diindahkan oleh DPR dan pemerintah, maka mogok nasional akan dilakukan oleh buruh di seluruh Indonesia," tutur Iqbal. Baca juga: Jawab Curhat Buruh, Ibas Pastikan Demokrat Komit Perjuangkan Aspirasi Buruh
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, aksi unjuk rasa ini membawa lima tuntutan utama. Kelima tuntutan tersebut merupakan keresahan bersama Partai Buruh, serikat buruh, serikat petani, dan elemen masyarakat lainnya. Baca juga: Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR, Ini 4 Tuntutan yang Disuarakan
"Tuntutan pertama ialah menolak masa perpanjangan jabatan presiden," ujar Iqbal melalui keterangan, Jumat (11/3/2022).
Menurut Iqbal, penundaan pemilu yang didasari akibat penurunan ekonomi menurut ketiga partai politik merupakan alasan yang mengada-ada. Menurutnya, perubahan yang tidak sesuai Undang-undang Dasar 1945 adalah bentuk dari kudeta konstitusional.
Kedua, batalkan Permenaker No 2 Tahun 2022 yang berisikan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun. Iqbal menegaskan pihaknya mendesak untuk mencabut peraturan tersebut, bukan untuk direvisi.
"Intinya, kami meminta agar pembayaran JHT bisa langsung dicairkan saat buruh ter-PHK, paling lama satu bulan setelahnya," ujarnya.
Ketiga, tuntutan tolak omnibus law atau UU Cipta Kerja. Iqbal menyampaikan jika tidak ada perubahan isi Undang-Undang tersebut, maka Serikat buruh siap melakukan mogok nasional stop produksi.
"Kami mendesak pimpinan DPR untuk mengeluarkan serta menghentikan pembahasan omnibus UU Cipta kerja dari prolegnas DPR RI," tegas Iqbal.
Keempat, hentikan perperangan Rusia-Ukraina. Iqbal mengungkapan pihaknya mendesak Pimpinan DPR dan Presiden RI, untuk mengeluarkan surat resmi sebagai sikap pemerintah Indonesia untuk menghentikan perang Rusia dan Ukraina.
"Perang mengakibatkan tragedi kemanusiaan dan berdampak pada ekonomi yang merosot, termasuk di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah akan mengakibatkan harga bahan bakar dan gas untuk industri melambung tinggi," tutur Iqbal.
Terakhir, Serikat Buruh meminta turunkan harga barang pokok. Said Iqbal mewakili buruh lainnya mendesak pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan terjadinya kenaikan harga bahan pokok.
“Sudahlah upah tidak naik selama 2 tahun berurut-turut, harga-harga melambung tinggi. Seperti minyak goreng, telor, gas elpiji, BBM, yang mengakibatkan daya beli buruh merosot 30%,” katanya.
Menurut Iqbal, massa aksi datang ke depan DPR RI dari dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta. Selain di DPR, aksi juga dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepualuan Riau, dan sebagainya.
"Bilamana aksi hari ini tidak diindahkan oleh DPR dan pemerintah, maka mogok nasional akan dilakukan oleh buruh di seluruh Indonesia," tutur Iqbal. Baca juga: Jawab Curhat Buruh, Ibas Pastikan Demokrat Komit Perjuangkan Aspirasi Buruh
(mhd)
Lihat Juga :
