BPTJ Klaim 82 Bus Kendalikan Penumpukan Penumpang KRL di Jabodetabek
Senin, 15 Juni 2020 - 22:06 WIB
loading...
Bus milik Pemprov DKI Jakarta menunggu penumpang di Terminal Margonda, Depok, Jawa Barat. Foto/Isra Triansyah/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengklaim penyediaan 82 unit bus yang disediakan lintas instansi berhasil mengantisipasi lonjakan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) di sejumlah stasiun, Senin (15/6/2020). Kekhawatiran terjadinya lonjakan namun relatif terkendali karena sebanyak 1.145 pengguna KRL pada jam sibuk di pagi hari telah beralih menggunakan 82 bus alternatif.
"Pelayanan bus yang disediakan oleh lintas instansi meliputi Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bogor gratis ini berhasil meminimalisir terjadinya lonjakan yang bisa menyebabkan jaga jarak (physical distancing) tidak terjaga," kata Kepala BPTJ Polana B Pramesti dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/06/2020).
Menurutnya, angkutan bus alternatif ini semula telah disediakanKementerian Perhubungan sejak 15 Mei 2020. "Sejak tanggal 15 Mei 2020, Kementerian Perhubungan setiap Senin pagi dan Jumat sore menyediakan layanan alternatif berupa bus tanpa dipungut biaya bagi pengguna KRL," jelasnya. (Baca juga: Urai Antrean Penumpang KRL, 50 Bus Dikerahkan di Stasiun Bogor )
Layanan bus alternatif ini, kata dia, hanya disediakan pada Senin pagi dan Jumat sore. Karena berdasarkan evaluasi pada waktu tersebut jumlah pengguna KRL mengalami peningkatan sehingga ketentuan jaga jarak baik di stasiun maupun di dalam KRL dikhawatirkan tidak terpenuhi.
"Mengingat layanan ini bersifat dukungan,maka masyarakat diarahkan untuk dapat memanfaatkan layanan KRL terlebih dahulu, bus baru dioperasionalkan dalam kondisi terjadi kepadatan jumlah penumpang KRL," katanya. (Baca juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Membesar Jadi Rp686,2 Triliun )
Dalam hal penumpang sudah dapat terlayani oleh KRL dan tidak terjadi penumpukan penumpang, bus bantuan tidak akan beroperasi meski sudah disiagakan. "Namun seiring dengan masa menuju adaptasi kebiasaan baru (PSBB Transisi/PSBB Proporsional) masyarakat yang kembali beraktifitas semakin meningkat, sehingga bus yang semula disediakan BPTJ tidak mencukupi," katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta ikut berpartisipasi dengan menyediakan 50 unit bus sedang demikian pula dengan Pemerintah Kota Bogor dengan 10 unit bus sedang, sedangkan Kementerian Perhubungan 22 unit bus besar, sehingga kapasitas menjadi lebih memadai.
"Kami tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bogor, untuk berpartisipasi mengatasi permasalahan ini," pungkasnya. (Baca juga: Bus Gratis Pemprov DKI Jurusan Depok-Jakarta Sepi Penumpang )
"Pelayanan bus yang disediakan oleh lintas instansi meliputi Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bogor gratis ini berhasil meminimalisir terjadinya lonjakan yang bisa menyebabkan jaga jarak (physical distancing) tidak terjaga," kata Kepala BPTJ Polana B Pramesti dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/06/2020).
Menurutnya, angkutan bus alternatif ini semula telah disediakanKementerian Perhubungan sejak 15 Mei 2020. "Sejak tanggal 15 Mei 2020, Kementerian Perhubungan setiap Senin pagi dan Jumat sore menyediakan layanan alternatif berupa bus tanpa dipungut biaya bagi pengguna KRL," jelasnya. (Baca juga: Urai Antrean Penumpang KRL, 50 Bus Dikerahkan di Stasiun Bogor )
Layanan bus alternatif ini, kata dia, hanya disediakan pada Senin pagi dan Jumat sore. Karena berdasarkan evaluasi pada waktu tersebut jumlah pengguna KRL mengalami peningkatan sehingga ketentuan jaga jarak baik di stasiun maupun di dalam KRL dikhawatirkan tidak terpenuhi.
"Mengingat layanan ini bersifat dukungan,maka masyarakat diarahkan untuk dapat memanfaatkan layanan KRL terlebih dahulu, bus baru dioperasionalkan dalam kondisi terjadi kepadatan jumlah penumpang KRL," katanya. (Baca juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Membesar Jadi Rp686,2 Triliun )
Dalam hal penumpang sudah dapat terlayani oleh KRL dan tidak terjadi penumpukan penumpang, bus bantuan tidak akan beroperasi meski sudah disiagakan. "Namun seiring dengan masa menuju adaptasi kebiasaan baru (PSBB Transisi/PSBB Proporsional) masyarakat yang kembali beraktifitas semakin meningkat, sehingga bus yang semula disediakan BPTJ tidak mencukupi," katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta ikut berpartisipasi dengan menyediakan 50 unit bus sedang demikian pula dengan Pemerintah Kota Bogor dengan 10 unit bus sedang, sedangkan Kementerian Perhubungan 22 unit bus besar, sehingga kapasitas menjadi lebih memadai.
"Kami tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bogor, untuk berpartisipasi mengatasi permasalahan ini," pungkasnya. (Baca juga: Bus Gratis Pemprov DKI Jurusan Depok-Jakarta Sepi Penumpang )
(mhd)
Lihat Juga :
