Tagih Janji Pemerintah dan DPRD, Warga Borong Loe Bulukumba Blokade Jalan
loading...
Warga Borong Loe Bulukumba menutup akses jalan sebagai bentuk protes mereka terhadap janji pemerintah dan DPRD yang tidak kunjung ditepati. Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan
A
A
A
BULUKUMBA - Warga Dusun Borong Loe Timur, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba memblokade jalan. Aksi itu dipicu rasa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bulukumba yang tak kunjung menepati janji.
Jalan yang menjadi akses warga Desa Benteng Gantarang menuju arah Kota Bulukumba tersebut, kini tidak dapat dilalui akibat diblokade warga dengan bambu. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Janji Prioritas Dimana?".
Hendra Wiranti, pemuda setempat mengaku, aksi memblokade jalan utama tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan menagih janji pemerintah.
"Pemerintah dan DPRD Bulukumba telah menandatangani pakta integritas, yakni proritas pengaspalan jalan tahun 2020, tapi sampai saat ini itu hanya sebatas janji," keluhnya, Minggu (14/6/2020).
Pakta integritas itu diteken setahun lalu oleh Pelaksana tugas (Plt) Bappeda, Ali Saleng dan Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki.
"Pemerintah dan DPRD belum juga melakukan realisasi janji. Padahal ada pakta integritas dan janji yang tegas disampaikan kepada masyarakat untuk memprioritaskan jalan kami," tambah Hendra.
Hendra menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 lalu, warga Desa Borong Loe sempat "menduduki" dua kantor instansi, yakni DPRD dan kantor Bupati Bulukumba.
“Aksi unjuk rasa berturut-turut kami galakkan di kantor DPRD dan Bupati Bulukumba, hingga akhirnya kami bersepakat dengan penandatanganan pakta integritas belah pihak,” jelasnya.
Menurut Hendra, janji perbaikan jalan harus ditunaikan tahun ini sesuai yang tercantum dalam pakta integritas.
“Pemerintah telah melakukan kebohongan besar, dan kami akan terus menagih janji itu, dan kami tidak main-main dengan tindakan kami,” jelas aktivis PMII Bulukumba itu.
Warga kata Hendra akan tetap memblokade jalan hingga janji perbaikan terealisasi. Warga pun kembali berniat bertandang ke sejumlah kantor, seperti Dinas Pekerjaan Umum, bupati dan terakhir DPRD Bulukumba, terkait tuntutan warga.
“Selain jalan, kami juga akan melakukan boikot pajak desa sebagai bentuk protes warga,” tegas Hendra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulukumba, Rudy Ramlan yang dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak memberikan respons.
Jalan yang menjadi akses warga Desa Benteng Gantarang menuju arah Kota Bulukumba tersebut, kini tidak dapat dilalui akibat diblokade warga dengan bambu. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Janji Prioritas Dimana?".
Hendra Wiranti, pemuda setempat mengaku, aksi memblokade jalan utama tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan menagih janji pemerintah.
"Pemerintah dan DPRD Bulukumba telah menandatangani pakta integritas, yakni proritas pengaspalan jalan tahun 2020, tapi sampai saat ini itu hanya sebatas janji," keluhnya, Minggu (14/6/2020).
Pakta integritas itu diteken setahun lalu oleh Pelaksana tugas (Plt) Bappeda, Ali Saleng dan Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki.
"Pemerintah dan DPRD belum juga melakukan realisasi janji. Padahal ada pakta integritas dan janji yang tegas disampaikan kepada masyarakat untuk memprioritaskan jalan kami," tambah Hendra.
Hendra menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 lalu, warga Desa Borong Loe sempat "menduduki" dua kantor instansi, yakni DPRD dan kantor Bupati Bulukumba.
“Aksi unjuk rasa berturut-turut kami galakkan di kantor DPRD dan Bupati Bulukumba, hingga akhirnya kami bersepakat dengan penandatanganan pakta integritas belah pihak,” jelasnya.
Menurut Hendra, janji perbaikan jalan harus ditunaikan tahun ini sesuai yang tercantum dalam pakta integritas.
“Pemerintah telah melakukan kebohongan besar, dan kami akan terus menagih janji itu, dan kami tidak main-main dengan tindakan kami,” jelas aktivis PMII Bulukumba itu.
Warga kata Hendra akan tetap memblokade jalan hingga janji perbaikan terealisasi. Warga pun kembali berniat bertandang ke sejumlah kantor, seperti Dinas Pekerjaan Umum, bupati dan terakhir DPRD Bulukumba, terkait tuntutan warga.
“Selain jalan, kami juga akan melakukan boikot pajak desa sebagai bentuk protes warga,” tegas Hendra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulukumba, Rudy Ramlan yang dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak memberikan respons.
(luq)
Explore More